Eks Direktur PNRI Didakwa Korupsi e-KTP Bersama Setya Novanto dkk

ADVERTISEMENT

Eks Direktur PNRI Didakwa Korupsi e-KTP Bersama Setya Novanto dkk

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 23 Jun 2022 21:07 WIB
Sidang mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik (PNRI) Isnu Edhi Wijaya
Sidang mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik (PNRI) Isnu Edhi Wijaya (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik (PNRI) Isnu Edhi Wijaya didakwa merugikan negara Rp 2,3 triliun terkait proyek e-KTP. Jaksa juga mengatakan Husni memperkaya sejumlah orang salah satunya mantan Ketua DPR Setya Novanto dkk.

Selain Isnu, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi juga didakwa dalam sidang ini.

"Bahwa Terdakwa I Husni Fahmi dan Terdakwa II Isnu Edhi Wijaya memperkaya diri sendiri yaitu memperkaya terdakwa I Husni Fahmi sejumlah USD 20 ribu atau oramg lain yaitu memperkaya Andi Agustinus alias Andi Narogong, Setya Novanto, Irman, Sugiharto, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan, Wahyudin Bagenda, Johanes Marliem, atau suatu korporasi yaitu memperkaya korporasi Perum PNRI dan perusahaan anggota konsorsium PNRI lainnya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 2.314.904.234.275,39 (Rp 2,3 triliun)," ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Anang Sugiana Sudihardjo selaku Direktur Utama PT Quadra Solution, Irman selaku mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugiharto selaku mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdukcapil serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).

Kemudian Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Diah Anggraeni selaku mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Disdukcapil Kemendagri pada suatu waktu antara Januari 2010 dan Desember 2013.

Berikut ini rincian penerimaan uang yang diterima Husni, Isnu serta Setya Novanto dkk:

- Terdakwa I Husni Fahmi sejumlah USD 20 ribu dan memperkaya korporasi, yaitu Perum PNRI sejumlah Rp 107.710.849.102 (Rp 107 miliar) dan perusahaan anggota konsorsium PNRI lainnya diantaranya PT Quadra Solution sejumlah Rp 79 miliar yang merupakan perusahaan milik Anang Sugiana sejumlah Rp 145.851.156.022 (Rp 145 miliar) dan Manajemen Bersama Konsorsium PNRI sejumlah Rp 137.989.835.260 (Rp 137 miliar)

- Andi Narogong sejumlah USD 1.499.241 (Rp 1,4 juta)

- Johanes Marliem sejumlah USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892 (Rp 25 miliar)

- Wahyuddin Bagenda Rp 2 miliar

- Irman Rp 2.371.250.000 (Rp 2,3 miliar) USD 877.700 dan SGD 6.000

- Diah Anggraeni sejumlah USD 500 ribu dan Rp 22,5 juta

- Sugiharto sejumlah USD 3.473.830 (Rp 3 juta)

- Drajat Wisnu sejumlah USD 40 ribu dan Rp 25 juta

- Setya Novanto sejumlah USD 7,3 juta dan 1 buah jam tangan merk Richard Mille seri RM 011 seharga USD 135 ribu.

Atas dasar itu, Husni dan Isnu didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pembelaan pengacara Isnu Edhi, simak di halaman selanjutnya.

Selepas sidang, pengacara Isnu Edhy, Endar Sumarsono, mengatakan kliennya siap membantu pihak KPK agar sidang berjalan lancar. Dia juga mengatakan kliennya akan bersikap kooperatif.

"Klien kami sangat kooperatif sejak penyidikan di KPK di mana klien kami selalu hadir dalam setiap panggilan pemeriksaan yang selalu dilakukan di KPK, dan klien kami Pak Isnu siap untuk membantu proses penegakan hukum ini berjalan secara lancar berdasarkan fakta seperti sidang-sidang sebelumnya," kata Endar seusai sidang.

Endar mengatakan kliennya tidak menerima uang. Dia juga mengatakan kliennya tidak berhak mengintervensi anggota konsorsium PNRI.

"Dan juga dalam dakwaan jaksa di mana Pak Isnu ini tidak termasuk terima uang. Jadi beliau tidak menerima uang dan tidak memberikan gratifikasi. Perlu kami sampaikan juga bahwa posisi Pak Isnu di dalam konsorsium PNRI ini menjadi ketua konsorsium tidak mempunyai kekuatan mengatur atau mengintervensi anggota konsorsium yang lain, di mana masing-masing anggota konsorsium berdasarkan perjanjian konsorsium yang dibuat kelima anggota konsorsium itu disebutkan bahwa tidak dapat saling mengintervensi," jelas Endar.

Endar juga menyebut kliennya sudah pensiun sejak 2013. Meski begitu, dia menyatakan siap membuka fakta di sidang nanti.

(zap/aik)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT