ADVERTISEMENT

Bamsoet Dorong Menteri ATR/BPN Berantas Mafia Tanah

Ahlu Dzikri - detikNews
Jumat, 17 Jun 2022 20:07 WIB
Bamsoet dan Menteri ATR/BPN
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo mengangkat mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. Menurutnya, leadership-nya yang kuat sangat cocok untuk pekerjaan rumah yang dihadapi Kementerian ATR/BPR dalam memberantas mafia tanah, serta memperluas reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria.

"Masih maraknya praktik mafia tanah tidak hanya menyengsarakan masyarakat umum, melainkan juga merugikan investor. Tidak jarang dalam melakukan operasinya, para mafia tanah ini juga berkolaborasi dengan mafia peradilan. Memberantas mafia tanah harus dilakukan dari hulu ke hilir, dari mulai membenahi sistem di Kementerian ATR/BPN hingga membangun kerja sama yang erat dengan para penegak hukum. Tugas berat ini pasti bisa dilakukan oleh Pak Hadi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu telah menggencarkan reforma agraria sebagai bagian dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masyarakat. Berbagai target yang ingin dikejar dalam reforma agraria telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun hingga kini, beberapa belum sepenuhnya tercapai, mengingat masih besarnya tantangan yang dihadapi di lapangan.

"Beberapa yang sudah tercapai dan bahkan melampaui target antara lain, legalisasi aset dari target 4,5 juta hektare lahan hingga akhir tahun 2021 lalu sudah mencapai 7,79 juta hektare. Legalisasi pendaftaran tanah (PTSL) juga telah melampaui target dari 3,9 juta hektare menjadi 7,68 juta hektare. Sementara target yang belum terselesaikan, antara lain redistribusi lahan dari target 4,5 juta hektare baru tercapai 1,44 juta hektare. Serta redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dari target 4,1 juta hektare baru terealisasi 298,404 hektare," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6). Bahwa kendala reforma agraria salah satunya adalah ego sektoral antar-kementerian dan lembaga. Karenanya dibutuhkan leadership yang kuat dari Kementerian ATR/BPN sebagai leading sector dalam menyukseskan reforma agraria.

Lihat juga video '3 Tersangka Mafia Tanah Proyek Jalan Wisata Toronipa Resmi Ditahan':

[Gambas:Video 20detik]



(fhs/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT