ADVERTISEMENT

Sejak 2020, Kejagung Tangani Kasus Pertanahan Rp 1,4 Triliun

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 14 Jun 2022 21:23 WIB
Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung)
Gedung Kejaksaan Agung (Foto: dok. Kejagung)

Satgas Mafia Tanah Kejagung Terima 525 Aduan

Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima 525 aduan terkait kasus mafia tanah. Dari 525 aduan tersebut, sebanyak 213 aduan telah ditindaklanjuti.

"Sejak dibuka Hotline Pengaduan Pemberantasan Mafia Tanah di Nomor WhatsApp 081914150227, hingga tanggal 31 Mei 2022 telah diterima 525 laporan pengaduan (lapdu)," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa (14/6/2022).

Diketahui, Satuan Tugas Tim Pemberantasan Mafia Tanah dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Tim Pemberantasan Mafia Tanah.

Ketut mengatakan sejak November 2021 hingga saat ini (Juni) sebanyak 525 laporan pengaduan telah diteruskan penanganannya ke masing-masing Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Dari 525 laporan tersebut, terdapat 213 laporan pengaduan (lapdu) yang telah ditindaklanjuti oleh 24 Kejaksaan Tinggi, sementara sisanya sebanyak 312 lapdu masih menunggu data dukung.

Berikut ini rincian tindak lanjut dari laporan pengaduan yang diterima Satgas Pemberantasan Mafia Tanah:

a. Diselesaikan:
- Diteruskan ke Bidang Pidana Umum sebanyak 12 laporan;
- Diteruskan ke Bidang Pidana Khusus sebanyak 9 laporan;
- Diteruskan ke Kepolisian RI sebanyak 14 laporan;
- Dihentikan dengan alasan tidak bisa terkonfirmasi sebanyak 17 laporan;
- Dihentikan dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara sebanyak 4 laporan;
- Dihentikan dengan alasan bukan perkara Mafia Tanah sebanyak 39 laporan;
- Telah dilakukan mediasi sebanyak 1 laporan.

b. Masih dalam proses pengumpulan data (puldata)/pengumpulan keterangan (pulbaket) sebanyak 113 laporan.
c. Masih dalam proses mediasi sebanyak 3 laporan.

Selain itu, Ketut mengatakan laporan pengaduan masyarakat terkait kasus mafia tanah juga masuk ke Bidang Intelijen pada Kejaksaan Agung. Sejak awal Januari 2022 hingga saat ini, tercatat 52 laporan perkara yang terkait dengan tanah.

"Dari laporan tersebut, semuanya telah ditindaklanjuti baik dilakukan telaahan intelijen oleh Kejaksaan Agung dan diteruskan ke wilayah Kejaksaan Tinggi/Negeri yang menjadi locus dari tindak pidana yang berhubungan dengan pertanahan tersebut, seperti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Negeri Prabumulih, dan Kejaksaan Negeri Stabat," ujarnya.

Adapun permasalahan tanah menurut penelitian biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu kesejahteraan dan kepastian hukum atas tanah. Klasifikasi kasus pertanahan menurut Badan Pertanahan Nasional dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Konflik merupakan permasalahan pertanahan yang memiliki nuansa/aspek sosial dan politik yang luas;
2. Sengketa adalah permasalahan pertanahan yang tidak memiliki nuansa sosial politik yang begitu luas, umumnya permasalahan antar individu.
3. Perkara merupakan konflik dan sengketa yang sudah masuk ke pengadilan, baik Pengadilan Negeri baik perdata maupun pidana, PTUN, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat membantu dengan memberikan pertimbangan hukum (legal opinion), pendampingan hukum terhadap analisis kasus-kasus yang bermasalah secara hukum pertanahan. Selain itu, Kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus dapat berperan menjadi Pengacara Negara apabila timbul gugatan yang diajukan kepada pemerintah.

"Kejaksaan Republik Indonesia berkomitmen untuk menuntaskan perkara terkait pertanahan yang sedang ditangani, serta Tim Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan RI siap untuk melakukan koordinasi dan sinergitas antar-kementerian/lembaga untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang ada di Indonesia," ungkapnya.


(yld/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT