Urai Arus Balik, Legislator Imbau Kementerian Ikuti Saran Kapolri WFH Sepekan

ADVERTISEMENT

Urai Arus Balik, Legislator Imbau Kementerian Ikuti Saran Kapolri WFH Sepekan

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 06 Mei 2022 16:38 WIB
Pengendara melintasi tol Km 73 Cikampek, Jawa Barat, Jumat (6/5/2022). Rekayasa one way dari Km 414 GT Kalikangkung hingga Km 47 Tol Cikampek mulai diberlakukan pukul 14.00 WIB. Hingga saat ini arus kendaraan terpantau ramai lancar.
Arus Balik Lebaran (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar para pekerja bisa dipersilakan WFH 1 minggu setelah libur Lebaran 2022. Saleh menilai keputusan ini penting diterapkan agar masyarakat tidak terburu-buru pulang hingga menyebabkan kemacetan parah di jalan.

"Pertama, saya apresiasi usulan yang disampaikan Kapolri terkait dengan WFH pada minggu pertama pasca-Idul Fitri. Ini adalah saya kira agar masyarakat betul-betul bisa kembali lagi ke kota atau ke tempat bekerja secara lebih tertib dan kemudian tidak tergesa-gesa dan terburu buru. Imbauan ini akan berimplikasi positif terutama untuk hindari kemacetan luar biasa," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (6/5/2022).

Saleh menilai langkah ini, selain untuk mengurai macet, juga untuk menghindari kecelakaan saat arus balik hingga potensi kriminalitas selepas Lebaran. Selain itu, dia meminta pemerintah mempersilakan para PNS bekerja dari rumah selama seminggu juga selepas libur Lebaran.

"Kepada pihak pemerintah yang pekerjakan PNS juga diminta untuk katakanlah juga mengatur gimana agar WFH bisa menjadi salah satu alternatif di dalam tangani masalah kemacetan, tindak kriminal, dan kerawanan lalu lintas," ucapnya.

"Saya kira seminggu cukup, sampai sekarang juga sebetulnya belum semua perusahaan atau industri yang mempekerjakan secara fisik. Banyak yang atur jadwal orang bekerja, masih banyak, untuk Lebaran seminggu sudah sangat relatif membantu," lanjut dia.

Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (Rahel/detikcom)Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay (Rahel/detikcom)

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN ini juga mendorong agar Kemenaker, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kemendikbud, dan Kemenag segera melakukan pertemuan bersama berkaitan dengan ini. Dengan demikian, ada keputusan bersama secara resmi dari pemerintah agar para pekerja bisa WFH selama seminggu ke depan.

"Saya kira bisa saja ini ada beberapa pertemuan singkat saja antara beberapa kementerian dalam hal ini MenPAN-RB, Kemnaker, Kemendagri, setidaknya kalau ada kaitan dengan guru tentu Mendikbud dan Menag, dengan begitu ada semacam keputusan bersama pemerintah terkait dengan WFH itu. Itu harus dilakukan hari ini kan target itu besok mudik paling ramai dari tanggal 7 (Mei) kata Pak Sigit, 7, 8, dan 9, kalau memang mau diterapkan saya kira hari ini, paling lama besok, ada keputusan itu sehingga kalau ada orang tahu ada alternatif WFH orang tidak terburu-buru pulang," jelasnya.Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN ini juga mendorong agar Kemenaker, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kemendikbud, dan Kemenag segera melakukan pertemuan bersama berkaitan dengan ini. Dengan demikian, ada keputusan bersama secara resmi dari pemerintah agar para pekerja bisa WFH selama seminggu ke depan.

WFH demi Kurangi Potensi Macet Parah

Senada dengan Saleh, anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB Luqman Hakim juga mendorong hal yang sama. Dia meminta agar kementerian dan lembaga terkait mendukung Kapolri agar WFH selama seminggu bisa diberlakukan pascacuti bersama demi menghindari kemacetan parah.

Simak video 'Arus Balik, Jalur One Way dari GT Cikatama Terpantau Macet':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

"Menurut saya, jika kementerian/lembaga mengikuti saran Kapolri untuk memberlakukan WFH selama seminggu sejak cuti bersama Idul Fitri berakhir, merupakan keputusan yang bagus. Kinerja K/L tetap berjalan dengan WFH, sekaligus membantu mengurangi potensi kemacetan parah pada puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 6, 7 dan 8 Mei ini," ujarnya.

Wasekjen PKB ini menilai tidak akan ada kerugian dengan memperbolehkan para pekerja WFH seminggu pasca Lebaran. Dia menyebut keputusan ini juga demi kebaikan bersama.

"Saya berharap, K/L yang menjadi mitra Komisi IX DPR RI, seperti Kemnaker dan Kemenkes, mengikuti saran Kapolri, demi kebaikan bersama. Saya tidak melihat akan ada kerugian apa pun yang akan dialami oleh pimpinan dan pegawai K/L jika mengikuti saran Kapolri itu. Bahkan masyarakat masih tetap bisa terlayani dengan WFH," tuturnya.

Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim (Dok. istimewa)Anggota Komisi IX DPR Luqman Hakim (Foto: dok. istimewa)

Kapolri Sarankan WFH

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan jajarannya bersama stakeholder terkait bekerja keras untuk mengurai arus balik Lebaran 2022. Salah satu yang dia sarankan adalah agar instansi swasta maupun pemerintah menerapkan work from home (WFH) selama sepekan.

"Tentunya kita juga imbau untuk mengurai arus balik khususnya bagi instansi-instansi baik swasta atau pemerintah yang masih memungkinkan untuk satu minggu ini bisa melaksanakan aktivitas dengan gunakan media yang ada, seperti online, work from home," kata Sigit.

"Tentunya itu (WFH) menjadi salah satu yang kita sarankan sehingga arus balik ini betul-betul bisa kita jaga. Namun tentunya tidak mengganggu aktivitas di institusi ataupun di kantor-kantor yang ada," sambungnya.

(maa/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT