Elite PD Kritik Klaim Luhut soal Big Data Suara Rakyat Ingin Pemilu Ditunda

Eva Safitri - detikNews
Sabtu, 12 Mar 2022 09:03 WIB
Sekretaris Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani (Dok. Pribadi).
Kamhar Lakumani (Foto: dok. Pribadi)
Jakarta -

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pihaknya mempunyai big data yang berisi suara rakyat ingin pemilu ditunda. Elite Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Luhut menghentikan wacana penundaan pemilu.

"Pak Luhut sebaiknya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).

Kamhar mengatakan big data yang diklaim Luhut jauh berbeda dengan hasil berbagai survei. Data itu pun pernah diungkap Ketum PKB Muhaimin Iskandar, namun dipertanyakan kebenarannya. Untuk itu, dia meminta Luhut tak mengulang data tersebut.

"Argumentasi big data yang disampaikan LBP ini juga pernah dipresentasikan Cak Imin, yang kemudian direspons kritik oleh praktisi media sosial dari Drone Emprit, yang mempertanyakan kebenaran analisis big data tersebut, apalagi jika diperhadapkan dengan data di lapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional. Jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan pemilu. Jadi sebaiknya Pak LBP tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang," ujarnya.

Kamhar lantas meminta Jokowi mencontoh kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan SBY tak pernah haus akan kekuasaan.

"Ada baiknya belajar dari Pak SBY, yang bisa secara tegas menolak wacana perpanjangan periodesasi jabatan presiden di kala survei kepuasan publik mencapai 72 persen pada periode kedua pemerintahannya. Kekuasaan memang cenderung menggoda. Karena itu, diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya agar husnulkhatimah, tak terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus melanggengkan kekuasaan," ujarnya.

Kamhar juga meminta Jokowi tidak terpengaruh dengan pihak yang berusaha melanggar konstitusi. Termasuk pihak yang ingin mengamandemen konstitusi demi melancarkan usulan penundaan pemilu.

"Jika Presiden Jokowi ingin husnulkhatimah di akhir periode keduanya ini, beliau mesti mampu membebaskan diri dari pengaruh orang-orang sekitarnya yang berpikiran nakal yang ingin mengangkangi konstitusi. Termasuk pikiran-pikiran nakal untuk mendorong amandemen konstitusi agar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, atau periodesasi presiden memiliki landasan konstitusional. Ini yang berbahaya, karena sejatinya yang dilayani adalah syahwat kekuasaan, bukan aspirasi rakyat," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Simak Video: Perludem: Tak Salah Publik Kaitkan Penundaan Pemilu dengan Pembangunan IKN

[Gambas:Video 20detik]