ADVERTISEMENT

Kasus Herry Wirawan, Anggota Komisi III: Aturan Restitusi Belum Terintegrasi

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 23 Feb 2022 14:55 WIB
Arsul Sani (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Arsul Sani (Dok. detikcom)
Jakarta -

Putusan majelis hakim soal pembayaran restitusi korban Herry Wirawan mengundang polemik. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyadari aturan restitusi di dalam peraturan perundang-undangan belum terintegrasi secara tuntas.

Hal itu disampaikan Arsul dalam diskusi 'Restitusi Vs Kompensasi bagi Korban Kekerasan Seksual' di Restoran Pulau Dua Kelapa, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/2/2022). Arsul menyebutkan, dari sisi materiil, peraturan perundang-undangan tentang restitusi belum terintegrasi secara baik.

"Dari sisi materiil kita, maka saya melihat bahwa ketentuan-ketentuan hukum materiil kita ini yang terkait dengan restitusi ya dalam peraturan perundangan ini belum terintegrasi secara tuntas pada sistem pemidanaan dengan baik," kata Arsul.

Arsul mengatakan aturan restitusi ini tidak dijelaskan apakah masuk pidana pokok atau pidana tambahan. Karena hal itu, kata Arsul, tidak diatur dalam KUHP.

"Kemudian tidak dijelaskan apakah restitusi ini merupakan pidana pokok atau pidana tambahan karena memang restitusi tidak diatur di dalam KUHP seperti salah satu jenis pidana ya," ucapnya.

Tak cukup sampai di situ, Arsul menyebut aturan restitusi juga tidak dijelaskan mengenai siapa yang dimaksud dalam pihak ketiga dalam memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarga korban. Hal itulah yang seharusnya perlu diperjelas kembali.

"Kemudian yang berikutnya, tidak dijelaskan pula siapa yang dimaksud dengan pihak yang ketiga yang memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarganya, ini definisi restitusi pada UU perlindungan saksi dan korban," katanya.

Dari sisi formil, kata Arsul, restitusi memang dicantumkan pada tuntutan sebelum putusan. Akan tetapi belum ada pemberian restitusi untuk semua jenis pidana.

"Pada umumnya pula restitusi dicantumkan pada tuntutan sebelum keputusan, tapi UU perlindungan saksi korban memungkinkan restitusinya diajukan setelah putusan pengadilan. Nah kemudian belum ada pemberian restitusi untuk semua jenis pidana terorisme, HAM perlindungan anak, TPPO," ucap Arsul.

Berangkat dari itulah, Wakil Ketua MPR ini menyebut polemik ini menjadi tanggung jawab DPR RI untuk membentuk undang-undang. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melihat kembali aturan di KUHP.

"Nah, ini yang menurut saya kerjaan atau tanggung jawab kami membentuk undang-undang untuk melihat kembali di dalam KUHP. Akan kembali belajar dari kasus ini, apakah ketentuan seperti Pasal 67 KUHP ini akan terus kita pertahankan atau tidak," ujarnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT