ADVERTISEMENT

Oknum Polisi di Dompu NTB Diduga Peras Sejumlah Keluarga Tersangka

Faruq Nickyrawi - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 15:47 WIB
Warga memblokir jalan protes oknum polisi peras keluarga tersangka
Warga memblokir jalan protes oknum polisi peras keluarga tersangka. (Foto: Istimewa)
Dompu -

Oknum polisi jajaran Polres Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga memeras keluarga tersangka dengan memintai sejumlah uang yang nilainya Rp 7-30 juta. Diketahui, tindakan tersebut agar tersangka yang tersangkut kasus bisa dibebaskan.

Dugaan perbuatan oknum penyidik itu dibongkar keluarga tersangka kasus perkelahian, Baharudin alias Tigor (45) warga Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat ditemui wartawan pada Jumat (14/01) sore, usai video aksi blokir jalannya yang mengungkap tindakan oknum yang meminta uang viral di media sosial.

"Ternyata mereka main belakang, awalnya sudah deal Rp 7 juta dengan saya, tetapi jadinya Rp 20 juta. Uang itu sudah diserahkan pada oknum penyidik dan keluarga kami (pelaku perkelahian) sudah dikeluarkan seminggu yang lalu," ujarnya.

Tigor mengatakan oknum polisi yang meminta uang tersebut menjanjikan akan membebaskan tiga orang warga bernama Rusli, Yunus, dan Rusdin yang terlibat kasus perkelahian perebutan lahan di Desa Serakapi pada September 2021.

Tigor menceritakan oknum penyidik awalnya meminta uang sebesar Rp 30 juta. Saat itu, dia hanya menyanggupi Rp 7 juta. Permintaan tersebut buntu dan oknum penyidik tersebut memerintahkan orang lain untuk meminta ditambah agar digenapkan menjadi Rp 20 juta.

"Saya akan adukan, kalau ada lembaga di atas Polri di situ akan saya adukan. Dalam waktu dekat akan saya sampaikan, saat ini sedang menyusun berkas pengaduan," tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh istri tersangka Rusdin, Rosdiana (39). Dia mengaku dimintai uang Rp 30 juta dengan modus uang damai untuk suaminya yang sedang diproses hukum.

Dari permintaan oknum penyidik sebesar Rp 30 juta tersebut, dia hanya menyanggupi Rp 20 juta. Uang itu dia dapatkan secara bertahap dengan patungan dari keluarga hingga utang ke rentenir.

"Berharap ada rasa kasihan dari mereka (oknum penyidik) agar dengan uang Rp 15 juta itu suami saya bisa dibebaskan. Tetapi tidak bisa, harus Rp 20 juta. Saat itu, saya di Mapolres Dompu langsung pulang ke rumah untuk mencari tambahan agar capai Rp 20 juta," beber Rosdiana.

Rosdiana menceritakan, setelah dirinya mampu mengumpulkan uang Rp 20 juta sesuai permintaan oknum penyidik tersebut, uang itu langsung ditenteng oleh dirinya bersama seseorang yang bernama Ardi di Mapolres Dompu pada 28 Desember 2021.

"Waktu sekitar pukul 16.00 sore, uang Rp 20 juta saya bawa menggunakan amplop warna cokelat satu buah dan dua amplop warna putih. Itu uang rentenir yang saya pinjam," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Umar HAbakar, mengaku sering mendapatkan informasi tentang permintaan sejumlah uang oleh oknum penyidik terhadap beberapa warganya yang tersandung hukum agar dapat dibebaskan. Salah satunya soal kasus perkelahian perebutan tanah di Desa Serakapi yang melibatkan 3 warganya.

Tak hanya itu, terdapat tiga kasus yang diselesaikan dengan cara meminta uang, yakni kasus perkelahian perebutan tanah di Desa Serakapi, dimintai uang sebesar Rp 20 juta.

Kasus pengancaman dan pemukulan yang melibatkan warganya bernama Gunawan sebagai terduga pelaku yang juga diminta uang sebesar Rp 17 juta yang diserahkan oleh paman pelaku.

Kemudian kasus ketiga yakni kasus kepemilikan anak panah yang melibatkan tujuh orang pemuda Desa Bakajaya.

Mereka dimintai uang Rp 7 juta secara keseluruhan, masing-masing terduga pemilik anak panah dibebankan dan dimintai uang Rp 1 juta agar dapat dibebaskan.

"Jujur, saya sendiri yang menyerahkan uang itu pada oknum penyidik di Polres Dompu. Kemarin pada bulan Desember 2021, kini masalahnya sudah selesai," bebernya.

Kasat Reskrim Polres Dompu AKP Adhar yang ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (17/1/2022) pagi, membantah adanya oknum penyidik pada satuannya yang meminta uang kepada keluarga tersangka.

Dia menegaskan semua tudingan tersebut tidak benar adanya. Setiap persoalan hukum yang dilaporkan warga masyarakat diproses sesuai ketentuan dan aturan yang ada.

"Itu tidak benar, kami sudah menjalankan tugas sesuai ketentuan dan aturan yang ada," tegasnya.

Adhar kembali menegaskan dirinya telah mengikrarkan dirinya agar semua kasus pemanahan dan sajam tetap diproses sesuai aturan dan hukum yang berlaku, apa pun yang terjadi tetap ditindak tegas.

"Itu tidak benar, saya sudah mengarahkan pada anggota agar bekerja profesional, terutama kasus-kasus anak panah dan lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, sebuah video aksi blokir jalan viral di media sosial. Video tersebut berisi sekumpulan warga tengah berdialog dengan polisi di tengah aksi blokir jalan. Dalam dialognya, warga mengaku diminta sejumlah uang oleh oknum polisi agar anggota keluarga mereka yang ditahan bisa dibebaskan.

Warga Desa Bakajaya, yang geram dengan sikap oknum polisi ini, kembali melakukan aksi blokir jalan Senin siang. Jalan yang menghubungkan Dompu Sumbawa ini diblokir menggunakan kayu balok dan bebatuan serta bakar ban bekas. Sementara kendaraan yang melintas terpaksa berputar arah dan memilih jalur alternatif.

(mud/mud)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT