ADVERTISEMENT

PKB Bela Jokowi: Semua Presiden Wariskan Utang Kecuali Gus Dur

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 31 Des 2021 17:07 WIB
Wasekjen PKB Daniel Johan (Gibran/detikcom)
Daniel Johan (Gibran/detikcom)
Jakarta -

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menaksir Presiden Jokowi akan mewariskan utang lebih dari Rp 7.000 triliun di akhir masa kepemimpinannya. PKB membela Jokowi.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut hampir semua presiden mewariskan utang kecuali Presiden ke-4 Gus Dur.

"Hampir semua presiden juga mewariskan utang, kecuali Gus Dur, yang justru mulai melunasi utang warisan Orba saat itu. Makanya kita bangga dan bisa menjadi teladan bagi kita," kata Daniel kepada wartawan, Jumat (31/12/2021).

Daniel lantas membeberkan utang Presiden SUkarno hingga Soeharto. Barulah di masa Gus Dur mengurangi beban negara.

"Presiden Sukarno mewariskan utang luar negeri sebesar USD 6,3 miliar. Pada pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto menambah utang tersebut sebesar USD 144,7 miliar menjadi USD 151 miliar," ucapnya.

"Lalu saat Gus Dur menjadi presiden, berhasil mengurangi beban negara atas utang luar negeri sebesar USD 9 miliar dalam waktu dan masa kepemimpinan yang sangat singkat, yakni 21 bulan," ucapnya.

Meski begitu, Daniel mengatakan kenaikan utang Jokowi demi menyejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akibat pandemi ini. Lagi pula, menurutnya, ratio utang Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga.

"Tapi yang terpenting utang selama kepemimpinan Presiden Jokowi semua diperuntukkan buat kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat dengan pertimbangan yang matang," katanya.

"Rasio utang terhadap PDP 40,48 persen, masih di bawah yang ditetapkan UU sebesar 60 persen. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga, kita jauh di bawah mereka. Ambil contoh Singapura rasio utang 150 persen, Malaysia 62 persen, Filipina 54 persen, dan Thailand 44 persen terhadap PDB," lanjut Daniel.

Yang terpenting, kata Daniel, pemerintah harus tetap menjaga keseimbangan pendapatan dengan mengoptimalkan sumber daya alam. Terkait hal itu, dia menyebut Jokowi sudah tegas dalam mengekspor bahan mentah.

"Namun kita tetap harus menjaga agar utang dapat terus berkurang, pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya dalam negeri yang ada agar bisa meningkatkan pendapatan negara sehingga tidak lagi menambah posisi utang," katanya.

"Sikap Presiden Jokowi yang dengan tegas untuk tidak mengekspor bahan mentah, seperti nikel dan lainnya, adalah cara jitu untuk meningkatkan nilai tambah sehingga pendapatan dalam negeri meningkat," lanjut Daniel.

Pernyataan Syaikhu terkait utang Jokowi, simak di halaman berikut

Saksikan Video 'PKS: Jokowi Diprediksi Wariskan Utang Hingga Rp 10 Ribu Triliun':

[Gambas:Video 20detik]



Presiden PKS Ahmad Syaikhu menaksir Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewariskan utang lebih dari Rp 7.000 triliun. Sebab, menurut Syaikhu, per September 2021 ini utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.000 triliun.

"Utang pemerintah per September 2021 telah mencapai angka yang sangat besar yakni Rp 6.711 triliun. Para ahli ekonomi memperkirakan bahwa Pemerintah Joko Widodo akan mewariskan utang negara hingga mencapai angka Rp 10.000 triliun di akhir tahun 2024 nanti. Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7.000 triliun," kata Syaikhu, dalam pidatonya di kanal YouTube resmi PKS, Kamis (30/12/2021).

Syaikhu menyebut utang negara yang besar itu akan ditanggung presiden di periode setelahnya nanti. Bahkan dia menilai dengan utang itu pembangunan nasional di periode yang akan datang akan terhambat.

"Siapa pun pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar. Utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang," katanya.

Syaikhu kemudian menyinggung BPK yang kerap mengingatkan kalau kondisi utang negara semakin rentan. Risiko keuangan negara disebut akan semakin rawan jika gejolak krisis ekonomi terjadi.

"BPK dalam laporannya telah memperingatkan berulang kali bahwa kondisi utang negara sangat rentan karena melampaui seluruh standar yang ditetapkan lembaga-lembaga keuangan internasional. Risiko keuangan negara kita semakin rawan jika ada gejolak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Maka APBN sebagai bantalan fiskal akan menjadi rapuh dan lemah," katanya.

(eva/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT