Kejaksaan Bisa Menyadap, Ini Bedanya dengan KPK

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 09 Des 2021 12:08 WIB
Spyware
dok ITPro
Jakarta -

UU Kejaksaan disahkan pekan ini dengan memberikan hak penyadapan kepada kejaksaan. Namun ada klausul khusus yang penyadapan harus berdasarkan UU khusus. Bagaimana dengan lembaga lain?

"Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, kejaksaan melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana," demikian bunyi Pasal 30C huruf i sebagaimana dikutip detikcom dari RUU yang disahkan DPR, Kamis (9/12/2012).

Berikut beberapa pengaturan penyadapan lainnya:

KPK

Penyidik KPK berhak menyadap tanpa izin ke Dewan KPK atau ke ketua pengadilan negeri. Tapi penyadapan yang sudah selesai dilakukan harus diberitahukan ke Dewan Pengawas KPK. Pasal 12C ayat (2) UU KPK yaitu:

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

BNN

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikutip, Rabu (18/9/2019), kewenangan penyadapan dimiliki oleh BNN. Untuk menyadap, BNN harus meminta izin ke ketua pengadilan negeri untuk 'penyidikan'. Penyadapan hanya dilakukan maksimal 3 bulan sejak ditandatangani ketua PN. Bila dirasa kurang, harus meminta izin kembali ke ketua PN untuk satu kali lagi.

"Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama," demikian bunyi Pasal 77 ayat 3.

Bagaimana bila perlu menyadap secara mendadak? Maka bisa saja BNN menyadap tanpa izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri. Namun harus segera memberitahukan setelah itu.

"Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," demikian bunyi Pasal 78 ayat 2.

Setelah itu, prosedur tetap (protap) dan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh internal BNN. Salah satunya Keputusan Deputi Bidang Pemberantasan Nomor 1/2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Salah satunya berisi kualifikasi pelaksana penyadap, yaitu:

1. Memahami administrasi umum
2. Memahami administrasi intelijen, penyelidikan, penyidikan di bidang tindak pidana narkotika.
3. Memiliki moral dan integritas baik.
4. Memiliki ketrampilan dalam bekerja.
5. Memiliki kemampuan dalam membangun sinergi.
6. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7. Memiliki semangat yang tinggi dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.
8. Memiliki ketrampilan dalam mengoperasionalkan peralatan komputer dan peralatan lainnya sesuai dengan tugas yang diembannya.
9. Memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas

Penyadapan BNN dilaksanakan di bawah pengawasan Direktorat Intelijen. Direktorat ini membuat SOP detail penyadapan. Setiap permohonan penyadapan melalui 24 tingkat pemeriksaan. Dari permohonan penyadapan oleh penyidik (detail aktivitas 1) hingga penyidik memulai penyadapan (detail aktivis 24).

Bagaimana bila butuh waktu perpanjangan penyadapan? Maka harus kembali membuat surat permohonan perpanjangan penyadapan. Surat itu ditujukan kepada Deputi Pemberantasan dan didisposisi ke Direktur Intelijen.

Proses seleksi penyadapan dilakukan berjenjang, termasuk pemetaan kasus dan gelar perkara mengapa penyadapan perlu dilakukan kembali. Hingga masuk ke tahap 20 yaitu pemasukan nomor target ke sistem penyadapan.

Bagaimana penyadapan yang dilakukan intelijen negara? Simak halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Jokowi Pulang, Kini Giliran Ma'ruf Amin Datang ke KPK':

[Gambas:Video 20detik]