d'Legislasi

RUU TPKS: Pelaku Revenge Porn Bisa Dipenjara sampai 6 Tahun

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Kamis, 09 Des 2021 09:50 WIB
poster
Ilustrasi media sosial (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disepakati menjadi usulan inisiatif DPR. Salah satu pasal dalam draf RUU ini mengatur soal kekerasan seksual berbasis digital.

Kekerasan seksual berbasis digital juga dikenal dengan istilah kekerasan berbasis gender online (KBGO). Dikutip dari laman Safenet ID, KBGO yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.

Salah satu bentuk KBGO adalah balas dendam dengan menyebarkan konten porno korban. Terkait kasus KBGO ini, RUU TPKS mengaturnya dalam Pasal 5 Ayat 1. Pelaku KBGO bisa terancam pidana maksimal 6 tahun penjara. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 5
(1) Setiap Orang yang mengirim dan/atau menyebarluaskan gambar dan/atau rekaman segala sesuatu yang bermuatan seksual kepada orang lain, di luar kehendak orang lain tersebut, atau dengan maksud memeras/mengancam/memperdaya agar orang itu tunduk pada kemauannya, dipidana karena melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pelecehan seksual berbasis online ini termasuk dalam delik aduan. Hal ini diterangkan dalam Pasal 5 ayat 2.

(2) Pelecehan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan.

Simak Video 'Mayoritas Fraksi Baleg DPR Setujui Draf RUU TPKS, PKS Menolak':

[Gambas:Video 20detik]



RUU TPKS Disepakati Baleg

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf RUU TPKS menjadi usulan inisiatif DPR. Ada tujuh fraksi yang menyatakan setuju, 1 fraksi meminta menunda, dan 1 fraksi menolak.

Keputusan itu disampaikan dalam rapat pleno Baleg DPR terkait pengesahan RUU TPKS. Rapat itu digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas.

Adapun fraksi yang menyatakan setuju adalah PDIP, PKB, NasDem, PPP, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan fraksi yang meminta ditunda adalah Golkar. Satu fraksi lainnya, PKS, menyatakan tegas menolak.

"Dengan demikian, saya sampaikan ada 7 fraksi yang menyetujui, ada 1 fraksi yang meminta untuk menunda, bukan berarti tidak menyetujui, meminta untuk ditunda, dan 1 fraksi menyatakan menolak, yakni PKS. Dengan demikian, saya ingin menanyakan sekali lagi kepada Bapak Ibu anggota Baleg, apakah draf RUU TPKS dapat kita setujui?" kata Supratman yang dibalas persetujuan oleh para anggota Baleg.

Alasan PKS Menolak

PKS menolak draf RUU TPKS. Menurut PKS, RUU itu dapat melegalkan perzinaan karena mengandung sexual consent.

"Kami menyimpulkan bahwa RUU ini, jika berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang melarang perzinaan, yaitu perluasan Pasal 28 KUHP, dan larangan LGBT, yaitu perluasan Pasal 29 (2) KUHP, maka muatan RUU TPKS berisi norma sexual consent, yakni sejauh tidak ada kekerasan, hubungan seksual dibolehkan," kata anggota Baleg Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf.

Muzzammil mengatakan hal tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Oleh karena itulah PKS menolak draf RUU TPKS sebelum adanya pasal yang mengatur larangan perzinaan.

"Padahal, hal tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila, budaya, dan norma agama yang dianut bangsa Indonesia. Maka Fraksi PKS menolak RUU TPKS sebelum didahului adanya pengesahan larangan perzinaan dan LGBT yang diatur dalam UU yang berlaku," ujarnya.

Golkar Minta Ditunda

Selain PKS, partai yang tidak secara gamblang menyetujui adalah Golkar. Anggota Baleg DPR Fraksi Golkar Ferdiansyah mengatakan Golkar ingin pembahasan RUU TPKS dibahas di masa sidang selanjutnya.

"Kami Fraksi Partai Golkar menyatakan, mengusulkan RUU TPKS untuk dilanjutkan kembali pembahasannya dalam masa sidang yang akan datang. Agar kesempurnaan dan ketika sudah diundangkan tidak ada lagi celah dari pihak lain untuk melakukan judicial review," katanya.

(rdp/dhn)