Komite II DPD RI Buat Rekomendasi Hasil Pengawasan 2 Undang-undang

Yudistira Imandiar - detikNews
Rabu, 08 Des 2021 23:19 WIB
Komite II DPD RI Buat Rekomendasi Hasil Pengawasan 2 Undang Undang
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Komite II DPD RI menggelar rapat Konsinyering finalisasi hasil pengawasan Undang Undang Perumahan dan Undang Undang Perlindungan Lahan Pertanian pada Senin sampai Rabu (6-8/12) di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pada rapat tersebut, Komite II DPD RI membuat rekomendasi yang sesuai dengan hasil pengawasan dari implementasi dari kedua Undang Undang tersebut.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II DPD RI di beberapa daerah antara lain Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten, Kota Bogor, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

"Komite II DPD RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU dari tingkat pusat hingga daerah, sebagai bentuk tugas, fungsi dan kewenangan DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah" jelas Wakil Ketua komite II DPD RI Lukky semen dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Lukky berpesan kepada seluruh anggota komite II DPD RI untuk terus mengabdi, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat pusat.

"Hari ini kita akan merumuskan rekomendasi yang sangat penting untuk kemudian akan menjadi rekomendasi DPD RI kepada pemerintah dalam pelaksanaan UU perumahan dan kawasan permukiman serta UU perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan, di mana perumahan dan lahan pertanian pangan (sawah) hari ini telah menjadi kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," lanjut Lukky.

Sementara itu, anggota Komite II DPD RI Dapil Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menyoroti beberapa hal terkait penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berpotensi tidak tepat sasaran, karena persyaratan dana tambahan bagi setiap penerima program BSPS.

Selain itu, ia juga mencermati soal penyediaan lahan dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hatus mengkaji efisiensi dan efektivitas lahan atas pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan," papar Denty.

Sementara itu, Senator Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyarankan,agar setiap perusahaan yang ada di daerah menyalurkan CSR nya kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah tidak layak huni (TLH).

"Dana CSR ini wajib di keluarkan oleh perusahaan Sehingga perusahaan tersebut benar-benar melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat sekitar atas dampak yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan di lingkungan masyarakat sekitar perusahan," jelas Christiandy.

Sementara itu, Anggota DPD RI dapil DIY Afnan Hadikusumo berbicara soal kelembagaan penyelenggaraan perumahan yang dinilainya sangat penting dibentuk sebagai solusi untuk mengendalikan laju harga tanah perumahan yang akhir-akhir ini semakin melambung tinggi.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai sarana produksi (Saprodi) pertanian yang dilakukan Kementerian Pertanian sesuai dengan kebutuhan aktual petani di daerah.

(akd/ega)