UU Kejaksaan: Jaksa Berhak Menyadap!

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 15:40 WIB
Darkweb, darknet and hacking concept. Hacker with cellphone. Man using dark web with smartphone. Mobile phone fraud, online scam and cyber security threat. Scammer using stolen cell. AR data code.
Ilustrasi (Getty Images/iStockphoto/Tero Vesalainen)
Jakarta -

Rapat Paripurna DPR mengesahkan Perubahan UU Kejaksaan dengan menambah sejumlah kewenangan baru jaksa. Salah satunya menyadap, yang diatur berdasarkan UU Khusus.

"Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana," demikian bunyi Pasal 30C huruf i sebagaimana dikutip detikcom dari RUU yang disahkan DPR, Selasa (7/12/2012).

"Yang dimaksud dengan 'penyadapan' adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain," demikian penjelasan Pasal di atas.

Selain itu, kewenangan Kejaksaan dalam bidang intelijen penegakan hukum:

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
5. melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain itu, kejaksaan berhak:

1. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan kembali; dan
9. dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

UU di atas disahkan dalam Rapat Paripurna DPR siang ini.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Dasco yang disambut persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir.

Simak juga Video: Kejati DKI Pulihkan Aset Negara Senilai Rp 376 Miliar

[Gambas:Video 20detik]



(asp/asp)