MA Tolak PK Eks Presdir Lippo Cikarang di Kasus Korupsi Meikarta

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 08:32 WIB
Eks Presiden Direktur (Presdir) Lippo Cikarang Toto Bartholomeus meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10/2018) malam. Ia meninggalkan KPK dengan tergesa-gesa dan senyum lebar kepada awak media yang mencegatnya. Toto diperiksa sekitar 10 jam sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro dalam kasus suap proyek Meikerta. (Ari Saputra/detikcom)
Bartholomeus Toto (ari/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) mantan Presdir Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto di kasus korupsi Meikarta. Alhasil, Toto tetap dihukum 2 tahun penjara.

"Tolak," demikian bunyi putusan PK yang dilansir websitenya, Selasa (7/12/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Gazalba Saleh dan Agus Yunianto. Adapun panitera pengganti perkara nomor 404 PK/Pid.Sus/2021 adalah Carolna.

Kasus bermula saat KPK melakukan sejumlah rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait izin proyek Meikarta pada 2018. Sejumlah nama periksa dan dijadikan tersangka, salah satunya Toto. Mereka akhirnya diadili secara terpisah.

Akhirnya, Toto divonis 2 tahun hukuman penjara dan dengan sebesar Rp 150 juta subsider 1 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Toto dinyatakan terbukti memberikan suap kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam sejumlah perizinan pembangunan proyek Meikarta.

Toto terbukti secara sah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berikut ini daftar nama-nama yang dihukum di kasus suap proyek Meikarta:

1. Mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa dihukum 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 1 bulan penjara dan wajib mengembalikan uang suap Rp 7.500 juta ke negara.
2. Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dihukum 6 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Neneng diwajibkan mengembalikan uang suap Rp 68 juta dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Saat ini Neneng sedang mengajukan PK.
3. Mantan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin dihukum 4,5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati dihukum 4,5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dewi wajib mengembalikan uang suap Rp 8 juta.
5. Mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banajrnahor dihukum 4,5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sahat diwajibkan mengembalikan uang suap Rp 50 juta. Uang yang sudah dikembalikan Sahat sebesar Rp 410 juta dirampas negara.
6. Mantan Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili dihukum 4,5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Uang yang dikembalikan Neneng sebesar Rp 100 juta dirampas negara.

7. Pimpinan Lippo Group, Billy Sindoro. Di tingkat PN Bandung dan PT Bandung, Billy dihukum 3,5 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Billy dinyatakan menyuap Bupati Bekasi Rp 16 miliar dan SGD 270 ribu. Kemudian, Billy mengajukan permohonan PK atas hukumannya itu. PK dikabulkan, akhirnya vonis penjara terhadap Billy menjadi 2 tahun.
8. Konsultan Proyek Meikarta, Henry Jasmen divonis penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Saat ini Henry sedang mengajukan PK.
9. Konsultan proyek Meikarta, Fitradjaja Purnama divonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.
10. Konsultan proyek Meikarta, Taryudi divonis penjara 1 tahun 6 bulan, pidana denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Simak juga 'Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Eks Presdir Lippo soal Meikarta':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/isa)