Basarah Puji Jokowi Cegah Penetrasi Ideologi Asing

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Senin, 06 Des 2021 21:43 WIB
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Hari Santri Nasional, Hari Lahir Pancasila 1 Juni, serta membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya, upaya tersebut telah mencegah penetrasi ideologi asing yang dapat merongrong nasionalisme dan ideologi Pancasila.

"Kebijakan Presiden ini menjadi simbol persenyawaan antara Islam dan kebangsaan, sebagaimana kesepakatan awal para pendiri bangsa ketika menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka," kata Basarah dalam keterangannya, Senin (6/12/2021).

"Pembentukan BPIP juga sangat penting. Badan ini menjadi leading sector pembinaan mental ideologi bangsa,'' lanjutnya saat membuka Kongres IV Persatuan Alumni atau PA GMN yang berlangsung di Bandung dengan tema 'Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman'.

Basarah menjelaskan sebagai sebuah ideologi bangsa, Pancasila bukan tanpa tantangan. Dari barat misalnya, adanya sejumlah ilmuwan sosial yang menyatakan pertarungan ideologi sudah berakhir. Dan dunia hanya didominasi liberalisme-kapitalisme sebagai pemenang pasca runtuhnya Uni Soviet dan Tembok Berlin.

Pandangan ini, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, antara lain disampaikan Daniel Bell yang menulis 'The End of Ideology' dan Francis Fukuyama yang menulis 'The End of History'. Dalam buku tersebut, Fukuyama bahkan dinilai sangat yakin kapitalisme liberal menjadi akhir sejarah umat manusia dan liberalisme kapitalisme keluar sebagai pemenangnya.

"Namun, klaim-klaim kemenangan ideologi seperti itu tanpa disadari justru menjadi antithesis kebangkitan radikalisme dan ekstremisme di sisi lain termasuk di negara kita," terang Basarah.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyebut kelompok ini kerap mengungkapkan pandangan dan tindakan yang radikal serta ekstrem, yang dikonstruksi atas tafsir keagamaan yang sempit. Ekstremisme agama ini lalu melahirkan 'politik anti semua', kecuali pada kelompok dan keyakinan mereka.

"Mereka menolak dan memusuhi sistem sosial yang multikultural, Pancasila, NKRI, hingga pemerintahan yang menjalankan mandat rakyat yang dipilih secara demokratis. Tapi, anehnya, sebagian mereka menerapkan standar ganda memanfaatkan demokrasi, HAM, kemajuan teknologi informasi, serta media sosial untuk mewujudkan cita-cita perjuangan mereka,'' paparnya.

Dikatakannya, Sekjen Presidium GMNI 1996-1999 yang aktif dalam Gerakan Reformasi 1998 itu menganggap kondisi tersebut mengkhawatirkan. Sehingga mereka menggunakan strategi 'Kudeta Merangkak Konstitusional' dengan memanfaatkan hak bicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan untuk menyerang pemerintah yang sah dan simbol-simbol negara lainnya. Serta mempropagandakan ideologi mereka kepada generasi muda. Adapun target yang diincar yaitu hancurnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, Basarah meminta Golongan Kebangsaan dan Golongan Islam terus memperkuat sinergi. Kemudian bekerja sama dengan TNI/Polri untuk mengatasi ancaman ideologi bangsa.

Basarah mengatakan berdasarkan catatan historis, sinergi ketiga elemen strategis bangsa Indonesia ini terbukti berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan, nasionalisme, dan ideologi Pancasila dari semua halangan.

Sebagai informasi, kongres IV PA GMNI digelar dengan sistem hybrid dan diikuti secara langsung oleh 34 DPD PA GMNI dari seluruh Indonesia dan 258 DPC secara virtual. Turut hadir dalam pembukaan Kongres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koperasi Teten Masduki, Hakim MK Arief Hidayat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan sejumlah alumni GMNI seperti, Guntur Soekarno, Theo Sambuaga, Palar Batubara dan lain-lain

(akd/ega)