Komnas Perempuan Terima 4.500 Aduan Kekerasan Seksual di Januari-Oktober 2021

Eva Safitri - detikNews
Senin, 06 Des 2021 19:21 WIB
Little girl suffering bullying raises her palm asking to stop the violence
Ilustrasi (Foto: iStock)
Jakarta -

Komnas Perempuan menerima 4.500 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari-Oktober 2021. Angka itu naik dua kali lipat dibanding tahun 2020.

"Kasus NWR merupakan salah satu dari 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan dalam periode Januari-Oktober 2021. Ini sudah dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2020," kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, dalam jumpa pers virtual, Senin (6/12/2021).

Siti mengatakan pihaknya telah berupaya untuk menangani setiap laporan yang ada. Namun, dengan keterbatasan sumber daya manusia, dia menyebut adanya antrian penanganan kasus.

"Lonjakan pengaduan kasus telah kami amati sejak tahun 2020. Dengan sumber daya yang sangat terbatas, Komnas Perempuan berpacu untuk membenahi sistem untuk penyikapan pengaduan, mulai dari verifikasi kasus, pencarian lembaga rujukan dan pemberian rekomendasi. Namun, lonjakan kasusnya sendiri mengakibatkan antrian kasus yang panjang, sehingga keterlambatan penyikapan merupakan kekuatiran yang terus kami pikul," ucapnya.


Siti mengatakan ada kekhawatirannya terkait semakin banyaknya laporan kasus kekerasan seksual tersebut. Meski, tidak dapat mendampingi kasus secara langsung korban, Komnas Perempuan selalu berupaya melalui sistem rujukan dan kerjasama dengan berbagai mitra lembaga layanan.

"Namun, pada tengah tahun 2021 semakin banyak lembaga layanan yang menyatakan diri kewalahan menerima rujukan sementara kasus-kasus pengaduan langsung membanjiri mereka, yang juga bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Terlebih, masa pandemi mempengaruhi daya lembaga layanan sehingga tidak mampu melakukan layanan seperti yang diharapkan," ucapnya.

"Sementara itu, kajian kebijakan daerah tentang layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan (Komnas Perempuan, 2020) memperlihatkan bahwa hanya 30% kebijakan daerah yang memandatkan adanya sistem pemulihan. Di banyak daerah, keberadaan dan dukungan bagi konselor psikolog adalah hal yang mewah, seperti juga visum gratis dan rumah aman," lanjut Siti.

(eva/fjp)