MA Sunat Hukuman Eks Wabup Sarmi di Kasus Korupsi Irigasi Rp 2,2 M

Andi Saputra - detikNews
Senin, 06 Des 2021 15:17 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi palu hakim (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman mantan Wakil Bupati (Wabup) Sarmi, Yosina Troce Insyaf, dari 4 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek irigasi Rp 2,2 miliar. Alasannya, kerugian negara sudah dikembalikan.

Dilansir dari website MA, Senin (6/12/2021), kasus bermula saat Kabupaten Sarmi di Papua mengalokasikan dana pembangunan irigasi pada 2012. Pembangunan irigasi itu tepatnya di Distrik Bonggo Barat dan menelan anggaran Rp 2,2 miliar. Yosina saat itu menjadi bendahara proyek.

Belakangan, penyidik mengendus aroma korupsi di proyek itu. Yosina, yang di kemudian hari menjadi Wakil Bupati Sarmi, akhirnya diadili.

Pada 7 September 2017, jaksa menuntut Yosina selama 1 tahun penjara. Tuntutan itu dikabulkan oleh Pengadilan Tipikor Jayapura dengan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Putusan itu dikuatkan di tingkat banding. Pada tingkat kasasi, hukuman Yosina diperberat menjadi 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Berdasarkan putusan kasasi itu, jaksa menangkap Yosina di L'avenue Apartment and Residence, Jalan Raya Pasar Minggu pada awal 2020. Penangkapan itu dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jayapura N Rahmat dibantu tim Kejaksaan Agung RI dan Tim AMC Kejaksaan Agung RI.

"Wakil Bupati Sarmi nonaktif Yosina Troce Insyaf adalah terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bendungan Irigasi Lokasi SP II tahap 1 di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dengan Kerugian Negara sebesar Rp 2.289.990.621,75," kata Rahmat dalam keterangannya kepada wartawan pada 18 Februari 2020.

Yosina tidak terima dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Apa kata MA?

"Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1524 K/Pid. Sus/2018 tanggal 19 November 2018 tersebut. Menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," ucap majelis PK yang diketuai Suhadi.

Simak alasan majelis PK sunat vonis Yosina.