Kemenkumham Terima 1.500 Aduan Dugaan Pelanggaran HAM, Terbanyak Kasus Tanah

Anggi Muliawati - detikNews
Senin, 06 Des 2021 15:11 WIB
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mualimin Abdi.
Foto: Anggi/detikcom
Jakarta -

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi mengungkap selama setahun ini menerima 1.500 aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM. Paling banyak terkait pertanahan.

Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari HAM sedunia ke-73 dengan tema 'Equality: Reducing Inequalities, Advancing Human Rights'. Acara puncak akan berlangsung pada Jumat (10/12) mendatang.

"Dari Januari ke September 2021 ada 1.500-an aduan tematik, dengan permenkumham tentang pelayanan komunikasi masyarakat, itu masyarakat ngadu ke Dirjen HAM melalui langsung maupun tidak langsung," ujarnya kepada wartawan, Senin (6/12/2021).

Mualimin mengatakan, dalam satu semester, Dirjen HAM menerima 790 aduan, melalui surat sebanyak 695 kasus. Kemudian dari media online 95 aduan dan melalui aplikasi Simasham 28 aduan.

"Semester 1 kami terima ada sekitar 790-an aduan, hampir 800, di semester berikutnya berapa? Hampir 1.600 kasus. Yang paling banyak itu pertanahan itu ada 184 aduan, dan pidana capai 100 lebih," paparnya.

Mualimin menuturkan saat ini dari jumlah aduan tersebut baru diselesaikan 331 aduan untuk ditelaah dan 229 untuk diberikan rekomendasi. Mualimin mengatakan wilayah pengaduan paling banyak di wilayah 1 sekitar 348 aduan, di wilayah 2 213 aduan, di wilayah 3 134 aduan, dan di wilayah 4 sekitar 95 aduan.

"Untuk wilayah 1 ada Sumut, Sumbar, Jambi, Banten, Kalbar, Jabar, Bali, Sultera, Gorontalo, Papua Barat. Untuk wilayah 2 ada Aceh, Kepri, Sumsel Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jatim, Kaltim, NTB, Sulut, Maluku," ujarnya.

"Sedangkan untuk wilayah 3 ada Bangka Belitung, Jateng, Kalsel, Kaltara, NTT, Sulteng, Sulses, Sulbar, Maluku Utara, dan Papua. Untuk wilayah 4 itu bebas, bisa tanpa wilayah termasuk penanganan media online," imbuh Mualimin.

(idn/idn)