Kejagung Usut Dugaan Pelanggaran HAM di Paniai, Komnas HAM Minta Transparan

Eva Safitri - detikNews
Sabtu, 04 Des 2021 09:31 WIB
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab
Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin (Hilda Meilisa Rinanda/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk tim untuk penyidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Komnas HAM menyebut pembentukan tersebut langkah yang baik.

"Pada tanggal 3 Desember 2021, Jaksa Agung mengumumkan bahwa telah membentuk tim penyidik dan mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk peristiwa Paniai yang diduga di dalam peristiwa Paniai itu terjadi pelanggaran HAM yang berat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin kepada wartawan, Sabtu (4/12/2021).

"Langkah Jaksa Agung membentuk tim penyidik peristiwa Paniai Papua adalah langkah yang baik," lanjutnya.

Amiruddin meminta Kejagung bekerja secara transparan. Sebab, menurutnya, tim yang dibuat itu tidak melibatkan unsur masyarakat.

"Tim penyidik yang beranggotakan 22 jaksa itu harus bekerja secara transparan agar bisa mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik. Sebab, tim penyidik Jaksa Agung itu belum melibatkan unsur masyarakat sebagaimana diamanatkan UU," ujarnya.

Lebih lanjut Amiruddin meminta tim penyidik Jaksa Agung memberi batas waktu kerja dalam penyidikan kasus di Paniai.

Sebelumnya, keputusan dalam pembentukan tim penyidik itu diputuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Keputusan Nomor 267 Tahun 2021 diteken Jumat (3/12/2021). Burhanuddin juga meneken surat perintah penyidikan nomor Print-79/A/JA/12/2021.

Kapuspen Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan keputusan itu dikeluarkan setelah memperhatikan surat dari Komnas HAM. Menurutnya, tim penyidik dibuat karena hasil penyelidikan dari Komnas HAM dianggap belum lengkap.

"Ketua Komnas HAM Nomor 153/PM.03/0.1.0/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal tanggapan atas pengembalian berkas perkara terhadap hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa Paniai tahun 2014 di Provinsi Papua untuk dilengkapi, ternyata belum terpenuhi adanya alat bukti yang cukup," kata Leonard.

"Oleh karena itu, perlu dilakukan penyidikan (umum) dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi guna menemukan pelakunya," lanjutnya.

Simak juga Video: Proses Hukum Bagi Oknum TNI AD-Polri yang Ribut Gegara Rokok di Papua

[Gambas:Video 20detik]



(eva/idh)