Jika Novel dkk Jadi ASN Polri, Jabatan-Pangkat Disesuaikan Masa Kerja

Eva Safitri - detikNews
Sabtu, 04 Des 2021 09:12 WIB
Ilustrasi Gedung Mabes Polri di Jakarta
Gedung Mabes Polri (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan peraturan terkait pengangkatan khusus Novel Baswedan dan 56 eks pegawai KPK lainnya untuk menjadi ASN di lingkungan Polri. Jika Novel dkk sudah lolos nantinya, jabatan dan pangkat akan disesuaikan dengan masa kerja.

Peraturan itu tercantum dalam Perpol Nomor 15 Tahun 2021. Peraturan itu dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Sigit dan telah diundangkan oleh Kemenkumham RI per 30 November 2021.

Secara keseluruhan, peraturan itu berisi 10 pasal yang mengatur terkait proses pengangkatan eks pegawai KPK. Proses itu diawali dengan identifikasi dan seleksi kompetensi. Aturan ini tertuang dalam Pasal 2-5.

Kemudian eks pegawai KPK yang lolos nantinya akan meneken surat pernyataan bersedia jadi PNS. Aturan itu tertuang dalam Pasal 6 ayat (1).

Di pasal tersebut juga mengatur bahwa pengangkatan jabatan-pangkat Novel dkk akan disesuaikan dengan masa kerja.

Berikut lengkap bunyi Pasal 6:

Pasal 6
(1) Sumber daya manusia dari 57 (lima puluh tujuh) Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang:
a. tercantum dalam daftar usulan berdasarkan hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5; dan
b. telah menandatangani surat pernyataan:
1) bersedia menjadi PNS;
2) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; dan
3) tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, diangkat sebagai PNS.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan penyesuaian jabatan, pangkat, dan masa kerja.

(3) Penyesuaian jabatan, pangkat, dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

(4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kapolri.

(5) Format daftar usulan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh tim yang dibentuk Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.

(eva/idh)