KPPU Ungkap Perizinan Lambat, Pemprov Jabar Terus Berbenah

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Sabtu, 04 Des 2021 01:13 WIB
Boyolali termasuk salah satu daerah yang diberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, tanggal 11-25 Januari 2021. Perkantoran di lingkup Pemkab Boyolali menerapkan work from home (WFH) bagi pegawainya sebagian.
Ilustrasi (Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom)
Bandung -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbenah untuk mempermudah jalan pelaku usaha berinvestasi. Jabar merupakan primadona bagi investor sehingga peluang itu tak akan disia-siakan.

Kepala Dinas Penanam Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat Noneng Komara mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengoptimalkan masuknya investor. Terutama dalam efisiensi proses perizinan usaha.

"Perizinan di Jabar sendiri terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, banyak upaya yang sudah dilakukan dan diapresiasi. Jabar itu tujuan investasi, kalau tidak mudah dan cepat mungkin hasilnya akan berkebalikan," ucap Noneng kepada wartawan Jumat (3/11/2021).

Dia menuturkan pelayanan perizinan usaha di Jabar sejauh ini sudah jauh membaik. Hal itu bisa dilihat dari penilaian banyak lembaga kompeten dari mulai Kemenpan RB hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari hasil penilaian pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PMPTSP Jabar pada Tahun 2020 mencapai 85,36 dengan peringkat Mutu Pelayanan "B" dan kategori Kinerja Pelayanan "Baik".

Tahun ini IKM DPMPTSP Jabar juga kembali menunjukkan kenaikan. Tahun 2021 Triwulan 3 adalah sebesar 85,57. Nilai tersebut merepresentasikan mutu pelayanan yang diperoleh adalah B yang berarti kinerja pelayanannya berada pada kategori Baik.

"Dari segi waktu penyelesaian pelayanan indexnya mencapai 78,71 artinya bernilai baik. Dari indikator sistem, mekanisme dan prosedur indexnya mencapai 84,29 yakni baik. Hasilnya Maret 2021 DPMPTSP Jabar mendapatkan penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2020 dari Kementerian PAN RB," tuturnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga membuka layanan pengaduan bagi pelaku usaha secara langsung & tidak langsung, melalui media sosial, website serta call center (022-2112-5000) yang terdiri dari SMS/chatbot & whatsapp.

"Tercatat 293 pengaduan tahun 2019, dan seluruhnya sudah terselesaikan 100 persen. Lalu ada 294 pengaduan tahun 2020, dan seluruhnya sudah terselesaikan 100 persen. "Tahun ini, sejumlah 254 pengaduan sampai Agustus 2021, dan seluruhnya sudah terselesaikan 100 persen," paparnya.

Menurutnya dari sisi realisasi investasi, Jabar jadi yang tertinggi di Indonesia yakni sebesar Rp107 triliun periode Januari-September 2021. Hal itu juga diapresiasi oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut sejumlah pelaku usaha terkendala saat hendak berinvestasi di Jabar. Lambatnya proses perizinan dinilai sebagai biang kerok.

Hal itu diungkapkan Kepala KPPU Kantor Wilayah (Kanwi) III Jabar, DKI Jakarta dan Banten Lina Rosmiati. Menurut Lina, hal tersebut berdasarkan survei indeks persaingan usaha yang dilakukan KPPU Jabar.

"Terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Jawa Barat karena masalah perizinan yang lambat dan permodalan," ujar Lina di kantor KPPU Jabar, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Kamis (2/12/2021).

(dir/eva)