Kejagung Bentuk Tim Penyidik Pelanggaran HAM Berat di Paniai Papua

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 23:50 WIB
gedung Jampidsus Kejagung
Gedung Jampidsus Kejagung (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin membentuk tim penyidik untuk mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua. Tim itu terdiri atas 22 orang jaksa senior.

Keputusan Nomor 267 Tahun 2021 tentang pembentukan tim itu ditandatangani oleh Jaksa Agung pada Jumat (3/12/2021). Burhanuddin juga meneken surat perintah penyidikan nomor Print-79/A/JA/12/2021.

Kapuspen Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan keputusan itu dikeluarkan setelah memperhatikan surat dari Komnas HAM. Menurutnya, tim penyidik dibuat karena hasil penyelidikan dari Komnas HAM dianggap belum lengkap.

"Ketua Komnas HAM Nomor 153/PM.03/0.1.0/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal tanggapan atas pengembalian berkas perkara terhadap hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai Tahun 2014 di Provinsi Papua untuk dilengkapi, ternyata belum terpenuhi adanya alat bukti yang cukup," kata Leonard.

"Oleh karena itu, perlu dilakukan penyidikan (umum) dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi guna menemukan pelakunya," lanjutnya.

Tim penyidik itu terdiri atas 22 jaksa senior. Tim dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

"Dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung dan Surat Perintah Penyidikan dimaksud, maka telah terbentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat di Paniai Provinsi Papua Tahun 2014 yang terdiri dari 22 orang Jaksa senior dan diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," tuturnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pihaknya sudah berkali-kali melakukan rapat dengan Kejagung terkait penanganan kasus HAM berat. Dia menyebut peristiwa Paniai menjadi kasus yang akan didahulukan untuk diselesaikan.

"Sudah berkali-kali rapat di Polhukam. Memang masalah Paniai yang lebih didahulukan," kata Mahfud saat dihubungi, Sabtu (27/11).

Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah diputuskan Komnas HAM segera dituntaskan. Penyelesaian itu, kata Mahfud, dilakukan dengan menyerahkannya ke Mahkamah Agung (MA) dengan pengadilan HAM.

"Arahan Presiden, selesaikan masalah pelanggaran HAM Berat yang diputuskan oleh Komnas HAM sesuai dengan UU No 26 Tahun 2000. Penyelesaian itu dengan cara menyerahkan ke Mahkamah Agung dengan pengadilan HAM untuk memutuskan" ujar Mahfud.

(eva/haf)