Ketua DPRD Labura Jamin RAPBD 2022 Disahkan Meski NasDem Menolak

Ahmad Fauzi Manik - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 22:00 WIB
Suasana rapat paripurna di DPRD Labura (Ahmad Fauzi-detikcom)
Suasana rapat paripurna di DPRD Labura. (Ahmad Fauzi/detikcom)
Labuhanbatu Utara -

Fraksi NasDem DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) menolak RAPBD Labura 2022. Ketua DPRD Labura Indra Bakti Simatupang mengatakan RAPBD Labura 2022 tetap disahkan.

"RAPBD ini untuk kepentingan rakyat dan pembangunan di Labura," kata Indra kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

Indra mengatakan pengesahan RAPBD 2022 telah dilakukan sesuai prosedur. Dia mengatakan pengesahan ini diawali pembahasan rencana kerja dan anggaran RAPBD Labura 2022 dan telah disepakati oleh komisi-komisi terkait DPRD.

Hasil kesepakatan tersebut kemudian disampaikan para pimpinan komisi ke rapat Badan Anggaran (Banggar). Dia mengatakan rapat itu juga diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Labura.

"Dari delapan fraksi yang ada, tujuh fraksi sependapat dengan Badan Anggaran dan menyetujuinya untuk ditetapkan menjadi Perda tentang APBD Labura tahun anggaran 2022," ujarnya.

Sekda Labura Muhammad Suib mengatakan Pemkab Labura menghormati sikap Fraksi NasDem yang menolak pengesahan RAPBD Labura 2022. Dia mengatakan hal itu merupakan proses pembahasan di DPRD.

"Kami menghormati penolakan Fraksi NasDem tersebut, namun kiranya perjalanan pembahasan RAPBD telah kami lalui," kata Suib.

Sebelumnya, Fraksi NasDem menolak pengesahan RAPBD Labura 2022 karena menganggap rapat paripurna melanggar berbagai aturan. Fraksi NasDem menyebut rapat itu melanggar PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD dan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Labura Arif Ripay mengatakan kuorum untuk paripurna untuk pengesahan APBD adalah 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPRD. Artinya, menurut Arif, harus ada 24 orang dari 35 anggota DPRD Labura yang hadir.

Sementara, katanya, rapat paripurna yang digelar pada Rabu (1/12) kemarin hanya diikuti 18 orang anggota DPRD. Jumlah itu berkurang karena ada tiga anggota DPRD lainnya yang walkout saat rapat berlangsung.

Arif juga mengatakan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan APBD 2022 paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2022. Sementara RAPBD Labura disahkan pada 1 Desember 2021.

"Itu artinya RAPBD harus sudah disetujui bersama paling lama 30 November. Lewat dari itu maka kurang dari 1 bulan. Jika itu terjadi maka melanggar Permendagri tersebut," sebut Arif.

(haf/haf)