Kemendes Sebut RPL Jadi Solusi Tingkatkan Kapasitas Penggiat Desa

Atta Kharisma - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 21:05 WIB
Kemendes PDTT
Foto: Dok. Kemendes PDTT
Jakarta -

Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Taufik Madjid menghadiri Diseminasi Panduan Penyelenggaraan Program Pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada hari Jumat di Jakarta. Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan menjadikan desa sebagai entitas terdepan dalam membangun bangsa.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Dirjen Pengembangan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi RR Aisyah Gamawati, Inspektur Jenderal Ekatmawati, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sri Haryanto, Penasehat Menteri Desa Yoyon Suryono, Tim Penyusun Panduan, Ketua Pertides Panut Mulyono, serta pejabat tinggi di lingkungan Kemendes PDTT.

Taufik mengungkapkan Kemendes PDTT selama hampir setahun telah mendeklarasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang sejalan dengan Program Kemendikbud yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Hal ini juga sejalan dengan program Kemendes yakni menggelar pelatihan peningkatan kapasitas Pendamping Desa di 100 Kabupaten, merevitalisasi BUM Desa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

"Kita mau mendorong kapasitas desa itu naik, yang merupakan perintah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu strategi untuk menjadikan desa menjadi entitas terdepan dalam pembangunan bangsa," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

Menurutnya, hal ini penting dilakukan karena Kemendes memiliki banyak sumber dari aspek kewilayahan, di mana 91% Indonesia berbasis di pedesaan. Selain itu, dari aspek kependudukan juga menunjukkan 43% penduduk Indonesia adalah warga desa.

Hanya saja, ungkap Taufik, variabel yang menentukan adalah kapasitas dari warga desa dan aparatur desa. Ini lah yang menjadi perhatian Kemendes PDTT selama ini.

"Salah satunya lewat Program Rekognisi Pembelajaran Lampau," katanya.

Taufik menjelaskan RPL tersebut sudah berjalan lama di sejumlah Perguruan Tinggi dan Kemendes PDTT melalui Forum Pertides. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para penggiat desa dalam program pemberdayaan masyarakat desa.

Taufik mengatakan setelah penyusunan panduan, pengadaan diseminasi, dan penerimaan penggiat desa oleh pihak kampus, hal selanjutnya yang harus dipikirkan adalah alokasi anggaran pelaksanaan program.

Ia menyebutkan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mencari program beasiswa yang nantinya memberikan alokasi kepada para peserta RPL serta sumber pendapatan lain agar program ini bisa berjalan.

"Gus Menteri minta program ini paling lambat Februari harus diluncurkan agar masyarakat bisa tahu dan menyesuaikan dengan pengalaman kerja yang akan disetarakan di kampus," tuturnya.

Taufik juga memaparkan data di Kementerian Dalam Negeri menunjukkan 18% aparatur desa berasal dari kalangan sarjana D3 hingga S3, sedangkan 63% merupakan lulusan SMA. Data tersebut juga menunjukkan 76% Pendamping Desa merupakan lulusan S1, dan sebanyak 23% merupakan lulusan SMA.

"Kita harus mendorong agar ada peningkatan kapasitas penggerak desa," katanya.

Program RPL ini juga dimasukkan dalam SDGs Desa yang memuat 18 Goals dengan 222 indikator yang menjadi acuan untuk mewujudkan desa yang bebas dari kelaparan, kemiskinan hingga Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Menurut Taufik, kesuksesan SDGs Desa ditentukan dengan perangkat desa mumpuni agar program pembangunan dan pemberdayaan di desa dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh warga desa atau No One Left Behind.

Ia menuturkan kemampuan yang mumpuni tersebut dapat diukur berdasarkan kualitas seperti memiliki ide dan kreatifitas, leadership yang baik, dan komunikatif dalam menyampaikan kebijakan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun mengatakan pada tahun 2021 Kemendes PDTT telah bersinergi dengan Kemendagri dan Kemenristek dalam menyusun program untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk percepat pertumbuhan ekonomi melalui RPL.

Erlin menerangkan Biro Humas Kemendes PDTT telah memfasilitasi inisiasi rencana RPL di Hotel Bidakara Jakarta pada awal 2020 yang ditindaklanjuti kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan Kemenristek dan Kemendagri. Dari hasil rapat tersebut, Universitas Pattimura ditunjuk sebagai ketua tim penyusunan panduan RPL.

"Kegiatan diseminasi ini merupakan kolaborasi antara Biro Humas dan BPSDM," pungkasnya.

(akn/ega)