Fadel: Permintaan Copot Sri Mulyani Bukan Manuver Golkar

Deden Gunawan - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 19:22 WIB
Jakarta -

Ketua MPR Bambang Soesatyo dan wakilnya, Fadel Muhammad, meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Permintaan tersebut ditegaskan bukan merupakan manuver Partai Golkar. Sebab, pimpinan MPR dari fraksi-fraksi lain juga punya kekesalan senada terhadap Sri Mulyani. Pemicunya adalah pemangkasan anggaran MPR hingga 50 persen dan sikap Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi majalah Global Markets itu dua kali mangkir dari rapat dengan MPR.

"Semua berbicara, Pak Basarah (Ahmad Basarah dari PDIP) juga bicara, PKB (Jazilul Fawaid), PPP (Arsul Sani) juga bicara. Ada saya rekaman-rekaman, saya punya rekaman," kata Fadel Muhammad dalam program blak-blakan di detikcom, Jumat (3/12/2021).

Fadel, politikus Partai Golkar yang menjadi Wakil Ketua MPR dari Fraksi Dewan Perwakilan Daerah, menegaskan partainya tak memiliki kepentingan atas seruan pencopotan ini. Karena semua persoalan yang terkait dengan partai berlambang beringin ini ataupun persoalan pribadi dirinya sudah diselesaikan baik-baik.

"Janganlah dikait-kaitkan dengan BLBI, Century Gate, atau sampai jauh lagi ke Bulog Gate. Kita persempit dan kita selesaikan baik-baik saja. Kami minta supaya insyaallah tahun depan (ada perbaikan dari sisi anggaran)," ujar Fadel.

Informasi bahwa Fadel masih terkait dengan dana BLBI Bank Intan dicuitkan pegiat media sosial Denny Siregar melalui akun Twitternya, @dennysiregar7, Kamis (17/2/2021). "Pak Fadel Muhammad, mending fokus aja pak bayar hutang BLBI ke negara Rp 136 milyar. Kalo hutang sudah dibayar, baru boleh marah2 ke bu Sri Mulyani," cuitnya.

Fadel menegaskan apa yang disampaikan itu sudah selesai sejak bertahun-tahun lalu. Secara hukum sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Bahkan, dalam putusan peninjauan kembali (PK), kata Fadel, MA menyatakan agar pemerintah mengembalikan uang Rp 23 miliar kepada share holder.

"Jadi Bank Intan itu sudah lama beres. Itu sudah diputus di pengadilan negeri, bahkan sampai Mahkamah Agung, sudah ada putusan peninjauan kembali juga. Saya bisa perlihatkan datanya kepada Anda," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2009-2011 itu.

Lewat akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani menjawab kekecewaan sejumlah pimpinan MPR. Ani berkata ketidakhadiran dirinya dalam rapat dengan MPR karena menghadiri rapat lain, masing-masing pada 27 Juli dengan Presiden Jokowi dan 28 September rapat dengan Badan Anggaran DPR.

Terkait pemangkasan anggaran, Sri Mulyani menilai keputusan tersebut diambil karena pemerintah tengah melakukan refocusing anggaran guna penanganan pandemi COVID-19. Dia mengaku menghormati setiap fungsi dan tugas lembaga tinggi negara yang diatur perundang-undangan.

"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan perundang-undangan," kata dia, Rabu (1/12).

(jat/jat)