MKD DPR Periksa Pelapor Dugaan Pelanggaran Etik Fadli Zon soal UU Ciptaker

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 17:15 WIB
Fadli Zon (Tsarina/detikcom)
Fadli Zon (Dok. detikcom)
Jakarta -

Pelaporan Teddy Gusnaidi terhadap anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon, akan memasuki babak baru. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memanggil Teddy Gusnaidi untuk pemeriksaan terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik Fadli Zon.

"Hari ini saya mendapatkan surat undangan dari MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) untuk hadir pada hari Rabu, 8 Desember 2021, pukul 14.00 WIB untuk dimintai keterangan sehubungan dengan surat pengaduan saya pada hari Senin, 29 November 2021 perihal pengaduan terhadap Saudara Fadli Zon, anggota DPR RI dari Gerindra atas dugaan pelanggaran kode etik," kata Teddy kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

"Sebagai warga negara Indonesia, tentu saya wajib memenuhi undangan dari MKD dan memberikan keterangan kenapa saya mengadukan Saudara Fadli Zon," imbuhnya.

Wakil Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dek Gam membenarkan bahwa pihaknya memanggil Teddy Gusnaidi pekan depan. Pemeriksaan terhadap Teddy merupakan bagian dari pelaporan dugaan pelanggaran etik Fadli Zon.

"Pertama kita ingin melihat data identitas pelapor benar atau tidak. Terus yang dilaporkan itu apa, intinya kita pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan), kita ingin memeriksa dulu bukti-buktinya," ujar Dek Gam secara terpisah.

Menurut penjelasan Dek Gam, laporan Teddy terhadap Fadli Zon sudah lengkap. Proses laporan pun dimulai, namun belum menentukan bahwa Fadli Zon bersalah.

"Yang jelas, laporannya sudah lengkap, laporan itu sudah lengkap dan layak ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti ini bukan berarti Pak Fadli Zon bersalah, ditindaklanjuti kita akan memanggil si pelapor dulu," ucap Dek Gam.

"Ya kita memproses laporan tersebut, MKD siap memanggil pelapor Fadli Zon, hari Rabu, tanggal 8, pukul 14.00," imbuhnya.

Fadli Zon sebelumnya dilaporkan ke MKD DPR RI terkait cuitannya soal UU Cipta Kerja yang diduga melanggar kode etik. Fahri Hamzah, sahabat karibnya, membela.

Fahri berbicara hak setiap anggota Dewan dalam menyampaikan apapun. Dia menyebut hal itu tidak termasuk dalam pelanggaran kode etik.

"Perbedaan pendapat tidak termasuk sebagai pelanggaran etika justru itu sangat prinsipil dalam hak-hak anggota Dewan," ucapnya.

(rfs/zak)