Airlangga: Manfaat UU Ciptaker Mampu Memicu Permintaan Tenaga Kerja

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 17:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung program smart farming milenial untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan rakyat.
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Undang Undang Cipta Kerja dapat menjadi jawaban mengatasi masalah perekonomian Indonesia, khususnya akibat dampak pandemi. Menurut Airlangga, UU Ciptaker akan memberi kemudahan berusaha sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan.

Ia menerangkan UU Cipta Kerja yang terdiri 186 pasal, merangkum 78 UU dan terbagi menjadi 11 kluster, di antaranya adalah kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, serta peningkatan ekosistem kegiatan berusaha. Ia pun menyebut UU Ciptaker bakal memantik minat investasi di Tanah Air.

UU Cipta Kerja, papar Airlangga, merupakan perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim berusaha dan mewujudkan kepastian hukum. Pemerintah, kata dia, telah mengeluarkan sejumlah inisiatif untuk mendorong kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja tersebut.

"UU Cipta Kerja yang telah lengkap dengan seluruh peraturan pelaksanaannya, akan memberikan kepastian, kemudahan berusaha dan memangkas perizinan yang panjang bagi investor sehingga meningkatkan kepercayaan investor," jelas Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

Selain itu, lanjutnya, tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta menghilangkan ego sektoral.

Menurut Airlangga, keberadaan UU Ciptaker relevan dengan kondisi perekonomian nasional. Ia menguraikan di tengah pandemi COVID-19, perekonomian global tanpa terkecuali Indonesia mengalami kontraksi sampai dengan resesi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2021) menunjukkan, ada 29,4 juta orang terdampak pandemi COVID-19. Jumlah tersebut termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan jam kerja dan upah.

Terkait dengan implementasi UU Cipta Kerja, Airlangga menyampaikan berdasarkan laporan BKPM jumlah penciptaan kesempatan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja untuk triwulan 1 sampai 3 Tahun 2021, dengan rincian pada triwulan 1 sebanyak 311.793 tenaga kerja, di triwulan 2 sebanyak 311.922 tenaga kerja, dan pada triwulan 3 sebanyak 288.687 tenaga kerja.

Mengenai fungsi dari UU Ciptaker, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan UU Cipta Kerja bisa mengatasi permasalahan ekonomi, khususnya ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia.

"Manfaat dari UU Cipta Kerja ini mampu memicu permintaan tenaga kerja di Tanah Air melalui investasi dengan reformasi ekonomi yang serius," cetus Yose Rizal.

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan meningkatkan serapan tenaga kerja, dengan mendorong iklim berusaha dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di samping itu, Airlangga menyampaikan bakal segera direvisi, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Airlangga menyebut revisi UU Ciptaker masuk Prolegnas Prioritas DPR RI tahun 2022.

"Pemerintah bersama DPR RI akan segera melakukan revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka harmonisasi dalam pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Airlangga.

(ega/ega)