ICW Kritik KPK soal Kades Bisa Kembalikan Uang Korupsi Tanpa Dipenjara

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 10:50 WIB
Aktivis anti korupsi dari ICW, Kurnia Ramadhana memberikan pernyataan pers di Gedung Dewan Pengawas KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta, Jumat (11/6/2021).  Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Dugaan tersebut terkait penggunaan sewa helikopter oleh Firli Bahuri, beberapa waktu lalu. (ARI SAPUTRA/detikcom)
Foto: Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik soal Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut kepala desa bisa mengembalikan uang korupsinya tanpa harus dibawa ke persidangan. ICW menganggap Alex tak paham benar-benar soal undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor).

"Untuk pernyataan Marwata sendiri, sepertinya Komisioner KPK tersebut harus benar-benar serius ketika membaca UU Tipikor. Sebab, timbul kesan bahwa ia seolah-olah tidak memahami bahwa terdapat Pasal 4 UU Tipikor yang sudah secara tegas menyebutkan bahwa mengembalikan kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

Kurnia mengatakan kasus korupsi tak bisa dihitung besar atau kecil uangnya. Dia malahan menyinggung soal dampak atas korupsi tersebut, khususnya pada sektor yang penting.

"Selain itu, praktik korupsi tidak bisa dinilai besar atau kecil hanya dengan mempertimbangkan jumlah uangnya saja. Misalnya, korupsi puluhan juta. Secara nominal, mungkin kecil, tapi bagaimana jika dilakukan terhadap sektor esensial yang berdampak pada hajat hidup masyarakat desa? Atau, korupsi dengan jumlah seperti itu, tapi melibatkan aparat penegak hukum, atau pejabat daerah setempat?," kata Kurnia.

Selanjutnya, Kurnia mengatakan Alex keliru dalam memahami upaya restorative justice. Menurutnya upaya itu tidak tepat dilakukan pada tindakan korupsi, karena merupakan extraordinary crime.

"Jadi, pendapat Marwata itu terlihat menyederhanakan permasalahan korupsi. Terakhir, jika yang dimaksud Marwata ingin mendorong restorative justice, maka bagi ICW pendapat itu jelas keliru," katanya.

"Restorative justice tidak tepat dilakukan terhadap kejahatan kompleks seperti korupsi, terlebih lagi korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime," tambahnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.