Ipmendagri Diganti, MA Tidak Terima Gugatan Penumpang Pesawat Soal Tes PCR

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 09:11 WIB
Gedung Mahkamah Agung (MA)
Gedung MA (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) tidak menerima gugatan judicial review Singgih Tomi Gumilang soal kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat. Sebab aturan yang dimaksud, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Ipmendagri) Nomor 53/2021 itu telah dicabut dan diganti dengan yang baru.

"Permohonan tidak diterima," demikian bunyi putusan singkat MA yang dilansir websitenya, Jumat (3/12/2021).

Duduk sebagai ketua majelis, Supandi, dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi. Panitera pengganti perkara Nomor 46 P/HUM/2021 itu Rut Endang Lestari. Dihubungi terpisah, Singgih menyatakan permohonannya tidak diterima karena objek judicial review sudah dicabut.

"Jadi pagi saya ajukan permohonan, malamnya ada press release dari Kemendagri bila Ipmendagri itu dicabut. Jadi kami sudah kehilangan objek gugatan," kata Singgih.

Singgih merasa kecewa dengan proses tersebut. Apalagi tidak gratis melakukan judicial review di MA, yaitu kena biaya pendaftaran. Berbeda dengan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) yang gratis.

"Jadi kami kehilangan biaya pendaftaran," ujar Singgih.

Singgih mengajukan permohonan uji materi Ketentuan Khusus halaman 10 huruf P ayat (2), halaman 17 huruf P ayat (2), dan halaman 22 huruf P ayat (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Dan angka 5 huruf (d) ayat 1 dan ayat 2 Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ipemendagri itu juga di-judicial review ke MA oleh Tim Advokasi Supremasi Hukum. Bedanya, Tim Advokasi Supremasi Hukum meminta tes PCR gratis.

"Surat Edaran tersebut memberatkan kami pemohon termasuk masyarakat Indonesia karena pelayanan RT PCR sejatinya merupakan pelayanan kesehatan tanggap darurat yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh APBN/APBD (Pasal 82 UU Kesehatan). Jadikanlah RT PCR itu tanpa beban kepada masyarakat," kata Richan Simanjuntak yang didampingi oleh dua rekannya Johan Imanuel dan Santo Abed Nego.

(asp/nvc)