PPP Dorong Pemda buat Perda Khusus Kesejahteraan Disabilitas

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 09:01 WIB
PPP Dorong Pemda buat Perda Khusus Kesejahteraan Disabilitas
Foto: Dok. PPP
Jakarta -

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Illiza Sa'adudin Djamal mendorong seluruh daerah di Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan para disabilitas mendapatkan kesetaraan.

"Saat ini baru ada 18 daerah yang memiliki Perda tentang penyandang disabilitas, ini masih sangat jauh dari harapan. Kita di legislatif sangat berkomitmen dalam pengawasan serta memperjuangkan atas lahirnya kebijakan yang afirmatif terhadap penyandang disabilitas, bahkan kita dorong hingga tingkat daerah," ujar Illiza dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

Illiza menegaskan pemutakhiran data para penyandang disabilitas wajib dijalankan, agar pemerintah bisa dengan mudah dalam menyalurkan program bantuan, termasuk Kartu Penyandang Disabilitas.

"Kita juga mendorong adanya database yang kuat sehingga anggaran bisa ditentukan dengan mudah di tiap daerah, dan program bisa tersalurkan dengan tepat," jelas Illiza dalam webinar series PPP Ramah Difabel bertajuk 'Mengoptimalkan Kartu Penyandang Difabilitas', Kamis (2/12).

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang juga menjadi pembicara dalam webinar mengatakan pemerintah mesti merangkul para disabilitas untuk memahami kebutuhan mereka.

"Yang harus dikedepankan adalah empati, kemudian menanyakan apa yang menjadi kebutuhan, dan jangan menganggap mereka lebih tidak mampu dari kita," sebut Anies.

Ia menyampaikan Pemerintah DKI Jakarta berupaya menghadirkan kebijakan yang holistik lintas sektoral dalam memberikan pelayanan kepada para penyandang disabilitas, seperti pelayanan kebutuhan dasar, peningkatan aksesibilitas fasilitas publik, layanan publik yang ramah disabilitas hingga pendidikan inklusif.

"Termasuk optimalisasi Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Itu semua dilakukan sebagai ikhtiar untuk memberikan hak yang sama kepada mereka," kata Anies.

Sementara itu, Anggota Komisioner Disabilitas Nasional (KDN) Fatimah Asri menekankan agar Kartu Penyandang Disabilitas mesti benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penyandang disabilitas.

"Kartu ini harus bisa bekerja sama dengan sektor-sektor lainnya yang merupakan pemberi konsesi kepada para penyandang disabilitas. Kemudian, kita juga berharap manfaat kartu ini juga bisa dirasakan oleh semua para penyandang disabilitas di seluruh daerah di Indonesia," cetus Fatimah.

(akd/ega)