Sekjen PPP Pastikan Akan Kawal Kebijakan Afirmatif terhadap Difabel

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 02 Des 2021 23:08 WIB
Waketum PPP Arwani Thomafi
Foto: Tsarina Maharani-detikcom
Jakarta -

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi menyebutkan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memiliki sejumlah aturan turunan. Namun menurutnya, masih terdapat disharmoni sejumlah peraturan perundang-undangan.

"Disharmoni peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas ini harus dituntaskan agar keberpihakan terhadap kelompok penyandang disabilitas ini tidak ada masalah di lapangan," tegas Arwani dalam keterangan tertulis, Kamis (2/12/2021).

Dalam webinar 'Serial PPP Rumah Difabel' yang berlangsung Rabu (1/12), ia menegaskan komitmen dan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan UU No 8 Tahun 2016 harus semakin dikuatkan. Tujuannya, agar keberpihakan negara terhadap penyandang disabilitas lebih maksimal.

"Kami instruksikan kepada anggota DPRD dari Fraksi PPP untuk mengambil inisiasi pembentukan raperda terkait penyandang disabilitas," tuturnya.

Selain itu, Ketua Fraksi PPP MPR ini juga secara khusus menginstruksikan kepala daerah yang berasal dari PPP agar mempercepat akselerasi kebijakan publik yang berorientasi keberpihakan terhadap penyandang disabilitas khususnya di daerah.

"Kepala daerah yang berasal dari PPP kami perintahkan untuk segera mempercepat kebijakan afirmatif di daerah," kata Arwani.

Arwani mengungkap pihaknya akan berkomitmen mengawal kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM), baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, lanjut Arwani, PPP juga akan menempatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku (subyek) pengarusutamaan difabel dalam kebijakan publik.

"PPP melalui kadernya di DPR RI maupun di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota senantiasa memastikan mengawal kebijakan afirmatif terhadap penyandang disabilitas," ujarnya.

Arwani pun mengungkap DPP PPP akan mengaktivasi desk khusus penyandang disabilitas sebagai tim pemikir DPP PPP dalam rangka akselerasi pengarusutamaan kesetaraan difabel melalui kebijakan publik.

"Kami akan aktivasi desk khusus penyandang disabilitas dengan melibatkan teman-teman penyandang disabilitas untuk mengakselerasi kebijakan publik yang afirmatif dan berperspektif HAM," tandasnya.

Dalam kesempatan yang asma, Tim Stafsus Presiden Yustitia Arief mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan Indonesia ramah kaum penyandang disabilitas. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"UU ini ini menjadi tonggak Charity Based menuju Right Based, perundangan disabilitas mempunyai hak asasi yang sama seperti manusia pada umumnya," ucap Yustitia.

Pendiri Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI) ini berharap dengan adanya UU Penyandang Disabilitas tidak ada lagi terjadi diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas.

"Para penyandang disabilitas ikut terlibat dalam pembangunan yang inklusif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi," ujarnya.

Sebagai informasi, serial Diskusi 'PPP Rumah Difabel' diselenggarakan secara khusus dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Serial diskusi pertama yang dilakukan Rabu (1/12) mengusung tema 'Mengarusutamakan Kesetaraan Difabel dalam Kebijakan Publik', dengan menghadirkan narasumber lain seperti Creative Business of Difable Community Anne Novarina, Wartawan Tempo Cheta Nilawaty dan moderator Sarah Larasati.

Pada hari ini, PPP juga menggelar serial diskusi sesi kedua bertema 'Mengoptimalkan Kartu Penyandang Disabilitas' dengan menghadirkan narasumber Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Anggota Fraksi PPP DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal, Komisioner Komisi Disabilitas Nasional (KDN) Eka Prastama serta komisioner Komisi Disabilitas Nasional (KDN) Fatimah Asri. Diskusi ini digelar melalui platform digital yang disiarkan langsung melalui YouTube Petiga TV dan Zoom Meeting.

(akn/ega)