Masyarakat Diimbau Silaturahmi Virtual & Kumpul di Rumah Saat Nataru

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Kamis, 02 Des 2021 17:32 WIB
Pemerintah akan memberlakukan PPKM level 3 se-Indonesia selama masa libur Natal dan tahun baru 2022. Hal itu dilakukan guna antisipasi lonjakan kasus COVID-19.
Foto: Antara Foto
Jakarta -

Pemerintah terus bersinergi melakukan berbagai upaya guna mengantisipasi lonjakan kasus menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Guna mendukung langkah pemerintah, Satgas COVID-19 pun telah merilis aturan perjalanan selama Nataru lewat Surat Edaran Kasatgas Nomor 24 Tahun 2021.

"Surat Edaran ini disusun dengan maksud untuk mengatur aktivitas dan mobilitas masyarakat selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi COVID-19. Tujuan Surat Edaran ini adalah melakukan pengaturan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pengendalian laju penularan COVID-19 selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022," ujar Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Mayjen TNI Suharyanto dikutip dari situs covid19.go.id, Kamis (2/12/2021).

Dalam surat tersebut, Satgas COVID-19 meminta seluruh pihak untuk dapat melakukan aktivitas di rumah selama Nataru. Salah satunya dengan melakukan silaturahmi secara virtual.

"Seluruh masyarakat diimbau untuk melakukan silaturahmi secara virtual atau pun melakukan kumpul bersama keluarga di rumah dan sedapat mungkin menghindari kerumunan," katanya.

Meski demikian, Satgas tetap memperbolehkan fasilitas publik beroperasi selama Nataru. Namun, hal ini perlu pengawasan ketat dengan mengoptimalkan penggunaan PeduliLindungi dan pembentukan Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik.

"Seluruh fasilitas publik yang diperbolehkan beroperasi selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dapat mengoptimalkan penggunaan Peduli Lindungi dan wajib membentuk Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik yang akan melaksanakan fungsi pencegahan, pembinaan, dan pendukung serta berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah masing-masing," paparnya.

Lebih lanjut, Suharyanto menyampaikan aturan tersebut berlaku berlaku efektif mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Dalam hal ini, pihaknya juga mengajak seluruh elemen mulai dari tokoh agama, pemerintah daerah, hingga media untuk melakukan sosialisasi terkait penyebaran virus kepada masyarakat umum.

"Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 22 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam
Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), semua Instruksi Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah, serta instrumen hukum lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini," pungkasnya.

(akn/ega)