Hillary Heran Bakal Ditegur Ketua Fraksi NasDem DPR soal Pengamanan TNI

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 02 Des 2021 15:24 WIB
hillary brigitta
Hillary Brigitta Lasut (Foto: instagram @hillarybriggita)
Jakarta -

Fraksi NasDem DPR bakal menegur anggotanya, Hillary Brigitta Lasut, lantaran tidak berkoordinasi terkait permintaan bantuan pengamanan ke TNI dengan menyurati KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Hillary mengaku heran lantaran ini hanya persoalan dapil dan pengawalan.

"Nggak ada melapor karena ini urusan dapil dan urusan pengawalan aja," kata Hillary saat dihubungi, Kamis (2/12/2021).

Hillary mengaku heran lantaran selama ini, katanya, juga tidak ada anggota Dewan yang melapor ke fraksi terkait staf atau ajudan. Dia menyebut mungkin baru dirinya saja yang bakal ditegur oleh fraksinya lantaran persoalan pengawal.

"Nggak pernah ada anggota Dewan harus ngelapor ke fraksi urusan staf atau ajudan, Itu urusan masing-masing. Nggak pernah saya lihat temen-temen saya yang pakai ajudan atau pengawalan melapor ke fraksi terkait ajudannya, baru saya kali sepanjang sejarah yang heboh begini," ujarnya.

Padahal, Hillary menyebut sudah meminta pengawalan sesuai prosedur yang berlaku. Dia mengaku sudah menyurati KSAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk permintaan pengawalan.

"Karena saya minta sesuai prosedur, menyurat pakai permen dll. Kalau mau main belakang pasti gampang. (Sebetulnya) diam-diam nggak ada yang tahu bisa-bisa 15 orang pun bisa," kata Hillary.

Untuk diketahui, Fraksi NasDem DPR RI tidak mengetahui anggotanya, Hillary Brigitta Lasut, meminta bantuan pengamanan ke TNI dengan mencolek KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Fraksi NasDem menyatakan bakal menegur Hillary.

Ketua Fraksi NasDem DPR, Ahmad Ali, mengaku kaget Hillary meminta bantuan pengamanan ke TNI. Ahmad Ali menyebut Hillary seharusnya memberi tahu soal itu ke fraksi.

"Kalau saya sih kaget, tahunya dari media. Harusnya memberitahukan kepada fraksi," katanya kepada wartawan, Rabu (2/12/2021).

Ahmad Ali juga menyinggung aturan yang dijadikan dasar oleh Hillary untuk meminta bantuan pengamanan ke TNI. Diketahui, Hillary menjadikan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 85 Tahun 2014 sebagai dasarnya.

"Pertanyaannya, apakah seorang anggota DPR memiliki kapasitas untuk itu? Kalaupun dasar itu yang digunakan, pertanyaan saya sih sebagai fraksi, apakah itu etis, patut?" sebut Ahmad Ali.

Wakil Ketua Umum NasDem itu kemudian membandingkan dengan pengamanan para pimpinan DPR. Di mana, pimpinan DPR diberikan pengawalan dari pihak kepolisian.

"Seorang Ketua DPR, pimpinan, Puan Maharani, Dasco, dan lain-lain itu diberi pengawalan oleh kepolisian, dan beberapa teman-teman anggota DPR ajudannya pakai kepolisian," tutur Ahmad Ali.

Fraksi NasDem menilai apa yang dilakukan Hillary Brigitta Lasut tidak patut. Ahmad Ali menyatakan akan menegur anggota DPR dapil Sulawesi Utara (Sulut) itu.

"Kalau dari NasDem, itu tidak patut, dan itu pasti saya buat teguran hari ini," kata Ahmad Ali.

Simak Video: 700 Personel TNI-Polri Halau Massa Akan Reuni 212 di Manahan Solo

[Gambas:Video 20detik]




(maa/gbr)