MA Sahkan Pemecatan Polisi Gay oleh Polda Jateng

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 02 Des 2021 14:32 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi palu hakim (Ari Saputra/detikcom)

2. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (UU 39/1999) menyebutkan "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya."-

3. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) telah mengakui prinsip-prinsip HAM internasional yang secara nyata dimanifestasikan dalam Amandemen UUD 1945, di mana segala ketentuan mengenai HAM dalam UUD 1945, termasuk Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, telah mengadopsi nilai-nilai HAM yang bersifat universal.

4. Keberadaan Hukum HAM Internasional kembali ditegaskan dan diakui melalui Butir (d) Bagian Menimbang dan Penjelasan Umum UU 39/1999.

5. Bahwa Pasal 26 ICCPR telah menyebutkan "All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status." Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut : "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain."

6. Merujuk pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional , perjanjian/hukum Internasional mengikat dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) apabila telah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan demikian ICCPR tersebut telah mengikat dan berlaku bagi WNI (in casu PENGGUGAT) karena telah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

7. Dengan demikian, seseorang yang memiliki orientasi seksual homoseksual juga berhak atas perlindungan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi yang melanggar hak asasi mereka, sebagaimana juga telah dijamin dalam Pasal 3 ayat (3) UU 39/1999 yang menentukan "setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".


(asp/haf)