Kemenag Siapkan Roadmap Bangun Ekosistem Pendidikan Islam Inklusif

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 14:54 WIB
Kemenag
Foto: Kemenag
Jakarta -

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Muhammad Zain mengatakan pendidikan harus mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus dengan cara yang setara dan tak boleh didiskriminasi sesuai dengan UUD 1945. Kementerian Agama juga memiliki kewajiban menyediakan pendidikan Islam yang merata bagi semua pihak, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

"Kemenag telah menyiapkan roadmap atau peta jalan Madrasah Inklusif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus," ungkap Zain dalam keterangan tertulis, Rabu (1/12/2021).

Saat menjadi salah satu narasumber talkshow 'Penguatan Peran Perempuan dalam Pendidikan Inklusif di Madrasah', ia mengatakan dalam menjalankan pendidikan Inklusif, guru tak boleh menggunakan pendekatan emosional terhadap siswa ABK.

"Prinsipnya mendidik dengan penuh kasih sayang, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW," tegasnya.

Sementara itu, penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenag RI sekaligus bagian dari Pokja Pendidikan Islam Inklusif Eny Retno Yaqut Cholil Qoumas mengatakan saat ini dibutuhkan kerja bersama untuk melancarkan program pendidikan islam inklusif.

"Saat ini, waktunya kita harus bersama membantu kelancaran program mendukung Pendidikan Islam inklusif, meskipun hal ini tidak mudah dan sangat kompleks serta memiliki banyak "obstacle" (rintangan)," ujar Eny Retno.

Menurutnya, pengembangan Pendidikan Islam inklusif sangat penting untuk mengakomodir potensi kecerdasan dan bakat istimewa anak berkebutuhan khusus. Hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus didukung semua pihak.

"Pastinya harus didukung oleh Guru dan Tenaga Kependidikan yang memahami dan memiliki keilmuan terkait inklusif, harus juga didukung secara Kelembagaan dan Kurikulum serta harus didukung sarana dan prasarana yang siap untuk penyelenggaraan pembelajaran di Madrasah inklusif," terang Eny Retno.

Akan tetapi,yang harus juga menjadi perhatian adalah bangun ekosistem yang bersahabat di lingkungan dan siap menerima berbagai kondisi serta persoalan yang ditemui. Selain itu, para perempuan hendaknya berperan untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terkait Pendidikan Islam inklusif. Misalnya, Madrasah penyelenggara Pendidikan inklusif itu pasti kurang bagus mutunya, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, pengawas dan tim penyusun 'roadmap' Pendidikan Islam Inklusif, Maskanah mengharapkan dapat segera dipenuhi dan menjadi solusi bagi penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Madrasah yaitu payung hukum yang fungsinya lebih mempermudah penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Madrasah.

"Banyak kelebihan yang dikaruniakan Allah di antara kekurangan yang dimiliki anak- anak kebutuhan khusus," pungkasnya.

(ega/ega)