Pemprov DKI Larang ASN Ambil Cuti dan ke Luar Kota Saat Nataru

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 10:37 WIB
Suasana terkini Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (1/12). Kantor Gubernur DKI Jakarta terpaksa harus tutup pasca Anies Baswedan positif dinyatakan COVID-19 berdasarkan hasil tes usap yang dilakukan Senin (30/11).  Sementara itu gedung utama Balai Kota yang terpisah dari kantor Gubernur Anies Baswedan tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan
Foto: Pradita Utama/detikcom
Jakarta -

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menerbitkan surat edaran melarang ASN bepergian ke luar kota atau mengambil cuti selama Libur Natal dan tahun baru 2022. Larangan ini berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 79/SE/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi COVID-19. Surat itu ditandatangani oleh Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya pada 26 November 2021.

"Menginstruksikan pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN di lingkungan Saudara untuk tidak bepergian/melakukan perjalanan ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu sejak 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022," demikian bunyi surat edaran yang dilihat, Rabu (1/12/2021).

Di sisi lain, larangan bepergian tidak berlaku bagi pegawai ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berada di wilayah aglomerasi Jabodetabek maupun pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka tugas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah/biro di lingkungan masing-masing.

"Tidak memberikan cuti kepada pegawai ASN kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting selama periode (libur Nataru)," terangnya.

Maria juga menginstruksikan agar kepala perangkat daerah/biro agar mengoptimalisasi pengawasan melekat terhadap kepatuhan pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19 dan menyampaikan laporan kepada BKD melalui https://bit.ly/laranganbepergianASNnataru pada tanggal 24 Desember 2021 dan 3 Januari 2022. Jika pegawai ASN terbukti berpergian ke luar daerah tanpa izin, akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

"Edaran ini berlaku untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo telah merilis surat edaran larangan cuti dan libur akhir tahun bagi PNS

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 26/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan tersebut dibuat sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan tahun baru 2022.

Lalu, berdasarkan SE Menteri PAN-RB Nomor 13/2021, pembatasan cuti dan bepergian ke luar daerah untuk ASN juga telah diatur, yaitu dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah, yang berarti jatuh sejak 20 Desember 2021.

Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Lihat video 'DKI PPKM Level 2 Jelang Nataru, Riza: Warning Agar Disiplin Prokes':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/aik)