Teknologi Jadi Tantangan Milenial Berinovasi Perkuat Persatuan Bangsa

Atta Kharisma - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 03:22 WIB
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengingatkan generasi milenial untuk mengenali rumus kolonial guna mencegah perpecahan bangsa. Hal ini ia tekankan saat menjadi pembicara di Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Makassar yang diadakan secara virtual pada hari Selasa dengan tajuk 'Memperkokoh Kesatuan Republik Indonesia'.

Ahmad menjelaskan rumus yang digunakan oleh negara-negara barat, terutama Belanda, untuk bisa menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama adalah dengan melakukan politik adu domba. Rumus tersebut akan terus diterapkan oleh pihak-pihak yang tak ingin Indonesia terus bersatu sebagai bangsa besar.

"Ada lima bangsa asing di dunia yang pernah menjajah bangsa kita, Portugis, Spanyol, Belanda Inggris dan Jepang. Dari lima negara itu, Belanda mempelajari sosiologi nenek moyang kita sebagai bangsa yang majemuk khususnya dalam aspek agama. Perbedaan inilah yang oleh Belanda dieksploitasi untuk melenyapkan jiwa persatuan di antara anak bangsa," tutur Ahmad dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Menurutnya, kemerdekaan yang saat ini dirasakan seluruh rakyat Indonesia merupakan hasil proses perjuangan panjang yang dilakukan para pendiri bangsa, termasuk di dalamnya para pemuda, pelajar, juga mahasiswa. Mereka berperan dalam meletakkan pondasi bangsa Indonesia lewat ikrar Sumpah Pemuda 93 tahun yang lalu.

"Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi antitesis gerakan pecah belah Belanda. Belajar dari sejarah, generasi milenial seharusnya juga terus mencari antitesis baru untuk menghadapi rongrongan dan aksi-aksi yang ingin melemahkan persatuan nasional dan ideologi Pancasila," tegasnya.

Ahmad kemudian memberikan contoh tentang sekolah kedokteran Belanda, STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) yang mengeluarkan antitesis menentang politik pecah belah yang dilakukan oleh Belanda. Sekolah ini pula yang mempelopori lahirnya Boedi Oetomo, organisasi yang didirikan para mahasiswa STOVIA yang kemudian menjadi pelopor lahirnya gerakan kemerdekaan berskala nasional.

"Setelah itu banyak berdiri organisasi kepemudaan semacam Jong Celebes, Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, juga Nahdlatul Ulama. Pemuda Indonesia saat itu menemukan jawaban dari politik pecah-belah Belanda. Dari situ mereka sadar, kekayaan alam negeri kita dikuras bangsa asing berabad-abad. Akhirnya sebuah rumusan pun ditemukan, yaitu persatuan," ungkapnya.

Ia menjelaskan semangat persatuan menuju Indonesia merdeka itu lah yang kemudian menghasilkan ikrar lahirnya Indonesia sebagai sebuah bangsa, yang di dalamnya kaum muda mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia, pada Oktober 1928. Hanya saja, saat itu Indonesia baru lahir sebagai sebuah bangsa, belum sebagai negara-bangsa (nation state) karena belum ada kepala pemerintahan atau presiden yang memimpin sebuah teritorial negara.

"Era teknologi informasi terus berkembang. Kita mengalami banjir informasi. Kondisi ini sangat mungkin membuat penghayatan generasi milenial terhadap konsep negara dan ideologi bangsa menjadi cair. Di sinilah generasi milenial ditantang untuk menemukan inovasi baru untuk memperkokoh persatuan nasional," katanya.

Menurut Ahmad, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 mengukuhkan status Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Satu hari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menghasilkan dua keputusan, yakni menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta mengesahkan UUD 1945.

'"Dua keputusan PPKI akhirnya menetapkan Indonesia lahir sebagai sebuah negara bangsa karena memiliki apa yang dibutuhkan, termasuk Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu, menjadi kewajiban kita menjaga NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara. Jika dasar dan bentuk negara diubah, Indonesia pasti tidak akan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.

(akn/ega)