Catat! WNI Pulang dari 11 Negara Ini Wajib Karantina Selama 14 Hari

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 18:59 WIB
Jakarta -

Pemerintah mengeluarkan aturan karantina bagi warga negara Indonesia (WNI) yang pulang dari negara yang melaporkan kasus Corona varian Omicron. Sesampai di Indonesia, WNI tersebut wajib menjalani karantina selama 14 hari.

"Pemerintah Indonesia melakukan antisipasi kenaikan kasus akibat importasi kasus dan varian COVID-19 dengan yang pertama memperpanjang durasi karantina setelah kedatangan di pintu masuk Indonesia menjadi 14 hari bagi warga negara Indonesia yang selama 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara yang diketahui mengalami transmisi kasus dengan varian Omicron jenis variant of concern yang baru yang berasal dari negeri serta beberapa negara tetangga," kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/11/2021).

Negara tersebut adalah:

1. Afrika Selatan
2. Botswana
3. Hong Kong
4. Angola
5. Zambia
6. Zimbabwe
7. Malawi
8. Mozambik
9. Namibia
10. Eswatini
11. Lesotho

Sementara itu, bagi WNI dan WNA dari negara di luar yang disebutkan di atas, Wiku menyebut pelaku perjalanan wajib melakukan karantina selama 7 hari.

"Sedangkan untuk WNI ataupun WNA yang selama 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan di luar negara yang disebutkan sebelumnya memiliki kewajiban karantina selama 7 hari," tuturnya.

Lebih lanjut, Wiku juga memaparkan pengecualian aturan perjalanan bagi WNA. Mereka di antaranya pihak yang berasal dari skema perjanjian bilateral hingga menteri.

"Sementara penundaan kedatangan WNA kecuali bagi mereka berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia, pemegang visa diplomatik dan dinas, sejajar menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan, pemegang KITAS atau KITAB, serta turis asing dengan riwayat dari negara yang tidak berisiko memiliki kasus varian Omicron serta dapat memenuhi syarat berwisata lainnya," katanya.

Wiku juga menjelaskan bagi pelaku perjalanan yang tidak diwajibkan karantina. Wiku menyebut yang bersangkutan akan dipantau secara ketat.

"Sebagai tambahan pelaku perjalanan yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatik juga dibebaskan dari kewajiban karantina akan tetap dipantau dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu implementasi sistem bubble," jelasnya.