Ajukan Perlawanan, Jakpro Tolak Bayar Ganti Rugi Rp 120 M Lahan di Waduk Pluit

Andi Saputra - detikNews
Senin, 29 Nov 2021 16:17 WIB
Kondisi Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara, 27 Oktober 2021, 12.00 WIB. (Marteen Ronaldo Pakpahan/detikcom)
Kondisi Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara, 27 Oktober 2021, 12.00 WIB. (Marteen Ronaldo Pakpahan/detikcom)
Jakarta -

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengajukan perlawanan eksekusi ganti rugi kepada warga atas lahan tanah yang kini dijadikan taman di Waduk Pluit senilai Rp 120 miliar. Perlawanan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Sebagaimana dikutip detikcom dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Senin (29/11/2021), perlawanan itu diregister dengan nomor 707/Pdt.Bth/2021/PN Jkt.Pst. Sebagai terlawan adalah Umar, Ismail dan Ibrahim. Perlawanan itu didaftarkan pada Jumat (19/11).

Berikut ini permohonan Jakpro:

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 31/2021.Del/PN.Jkt.Pstjo.No.1/Eks/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2021 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya karena bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 244/Pdt/G/1999/PN.JKT.UT tanggal 28 Pebruari 2000jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 473/PDT/2000/PT.DKI tanggal 7 Desember 2000jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2606 K/PDT/2001 tanggal 22 Desember 2004jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 303 PK/Pdt/2006 tanggal 5 Juli 2007;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 31/2021.Del/PN.Jkt.Pstjo.No.1/Eks/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2021 tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel);
5. Menyatakan Berita Acara Eksekusi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 31/2021.Del/PN.Jkt.Pstjo.No. 1/Eks/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2021 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat Umar dkk yang mengaku sebagai pemilik tanah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Jakarta Pusat. Hal ini lantaran Jakpro tak kunjung melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 244/Pdt/G/1999/PN.JKT.UT tanggal 28 Februari 2000 yang menghukum Jakpro selaku penggugat memberikan ganti rugi terhadap tanah sengketa kepada Umar dkk selaku tergugat.

Bahkan, putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2606 K / Pdt / 2001 tanggal 22 Desember 2004. Ganti rugi dinilai wajib karena Umar dkk telah menyerahkan tanah seluas ± 5.000 meter persegi kepada Jakpro.

"PT Jakpro dihukum untuk membayar ganti rugi dan itu sudah sampai ke tingkat banding, kasasi, PK. Putusannya sama, besaran ganti rugi berdasarkan Keppres nomor 55 tahun 1993. Tapi itu tidak dilaksanakan oleh Jakpro," kata kuasa hukum Umar dkk, Pelibertus Jehan dalam jumpa pers pada 24 Oktober lalu.

"Karena tidak dijalankan, tahun 2013 tanah itu diambil sehingga sekarang tanah itu dikuasai oleh Jakpro, dijadikan taman Waduk Pluit, tapi sekarang tidak ada ganti rugi," sambun Pelibertus.

Simak juga 'Anies Harap Formula E Perkuat DKI Jadi Pusat Ekonomi Jika Ibu Kota Pindah':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)