Pemerintah Dorong Perkuat Edukasi & Promosi Presidensi G20 ke Publik

Atta Kharisma - detikNews
Sabtu, 27 Nov 2021 13:42 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate
Foto: Kemkominfo
Jakarta -

Presidensi G20 Indonesia dinilai menjadi momentum yang tepat untuk membahas agenda pemulihan ekonomi dari dampak pandemi di setiap sektor kehidupan. Guna meningkatkan dan memperkuat edukasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia kepada publik, Pemerintah mendorong keterlibatan dari komunitas media, baik lokal maupun internasional.

Sudah ada lebih dari 100 agenda pertemuan tingkat menteri dan pimpinan negara G20 untuk mewujudkan visi Recover Together, Recover Stronger. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate saat memandu Courtesy Briefing: Welcoming Indonesia's Presidency in 2022 bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

"Diskusi ini bertujuan untuk melanjutkan upaya kolaboratif mengedukasi, menginformasikan dan mempromosikan Presidensi G20 Indonesia kepada publik. (Sekaligus mengajak rekan-rekan media) untuk menarik komunitas internasional untuk datang, serta ikut terlibat dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun depan," jelas Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/11/2021).

Melalui diskusi tersebut, Johnny mengimbau seluruh pemangku kepentingan serta kalangan pekerja media untuk terlibat secara lebih efektif dan berkolaborasi bersama guna mensukseskan pelaksanaan event internasional yang berlangsung setiap setahun sekali itu.

"Dapat mengenali agenda Presidensi G20 Indonesia dan bersama membangun komunikasi publik yang lancar serta efisien. Sekaligus mengelaborasi komunikasi media mengenai Presidensi Indonesia G20," ujarnya.

Fokus Pemulihan Ekonomi

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan sebagai anggota G20, Indonesia akan kembali membawa intervensi untuk menjawab tantangan di bidang pemulihan ekonomi. Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia juga merupakan momentum untuk meningkatkan diplomasi ekonomi guna menciptakan arsitektur ekonomi dan pemulihan kesehatan global pasca pandemi.

"Kami berpandangan bahwa mengelola Presidensi G20 membutuhkan komitmen dan kolaborasi. Oleh karena itu, penguatan kerja sama internasional melalui forum G20 menjadi sangat penting. Ini akan membantu memulihkan kepercayaan global," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan kalau prinsip inklusivitas sebagai salah satu kunci dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Ini dikarenakan Indonesia tidak hanya memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan.

"Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Jika kita melihat beberapa tahun ke belakang saat kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB misalnya, Indonesia secara konsisten menjadi bagian dari solusi, menjembatani perbedaan dan selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang. Dan peran ini akan kita lanjutkan pada saat Indonesia memegang Presidensi G20," tuturnya.

Retno juga mengatakan kalau Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada seluruh komunitas di negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia.

"Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan, perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha dan parlemen," ungkapnya.

Perhatian tersebut akan diwujudkan melalui pembahasan sesuai pilar sistem kerja G20, yaitu Finance Track dan Sherpa Track.

"Finance Track akan betul-betul fokus pada isu keuangan dan moneter. Sedangkan Sherpa Track, selama Presidensi ini, Indonesia akan melakukan 12 pertemuan tingkat menteri. Seperti development, digital economy, health, environment and climate energy, employment, trade, industry and investment, tourism, agriculture, education dan special ministerial meeting on women empowerment," jelasnya.

Retno turut menjelaskan akan ada pertemuan government to government yang berujung pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi pada tanggal 22 Oktober 2022 di Indonesia. Adapun pembahasan pertemuan dikelompokkan menjadi tiga tema, yakni transisi digital, green energy, dan transformasi digital.

"Akan ada juga pertemuan yang sifatnya di luar government, dinamakan engagement group. Terdapat 10 engagement group yaitu bisnis, masyarakat sipil, serikat buruh, ilmuwan, lembaga think tank, perkotaan, wanita, pemuda, dan parlemen," tukasnya.

Kebijakan Extra Ordinary

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa forum G20 akan menjadi momentum pemulihan ekonomi dunia, terutama dalam masa pandemi COVID-19 yang belum selesai. Pembahasan dalam forum itu berkaitan dengan tantangan mengenai desain pemulihan ekonomi bersama.

"Terjadi ketidakmerataan akibat akses dari vaksin dan kemudian munculnya komplikasi seperti disrupsi dari sisi supply side dan juga inflasi serta kenaikan harga komoditas. Ini tentu menjadi tantangan yang besar untuk mendesain suatu pemulihan ekonomi bersama karena sebagian negara akan mulai melakukan aksi exit policy dari policy-policy yang sifatnya extra ordinary, yaitu dalam hal ini seperti kebijakan moneter dan fiskalnya," jelasnya.

Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia merupakan sebuah tanggung jawab yang besar untuk menggalang kolaborasi global demi mencapai pemulihan ekonomi secara bersama dan lebih kuat.

"Tentu membutuhkan sebuah pertemuan, di mana persiapan maupun dalam hal ini diskusi diantara para pembuat keputusan di negara-negara G20, terutama pada level leaders, yaitu para pimpinan negara maupun di level menteri keuangan dan bank sentral yang merupakan suatu pertemuan untuk membahas tantangan pemulihan ekonomi," ungkapnya.

Sri menambahkan bahwa akan muncul beberapa isu sebagai kelanjutan dan perkembangan terbaru pasca Presidensi Italia sebelumnya. Isu tersebut diantaranya seperti bagaimana pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang cukup dalam dan permanen terhadap perekonomian.

"Kita akan membahas mengenai masalah digital currency, global taxation agreement, climate change, dan upaya mencapai kemajuan financing bagi negara-negara berkembang dan emerging," pungkasnya.

Kuatkan Pengaruh Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kembali arti penting Presidensi G20 Indonesia yang dapat mengukuhkan pengaruh Indonesia di tingkat global.

"Penyerahan tuan rumah G20 kepada Indonesia menyiratkan bahwa kita tengah meningkatkan pengakuan, pengaruh, dan power secara global. Mereka (negara anggota G20 lain) juga menanti peningkatan peran kita di tingkat regional maupun global," tegasnya.

Luhut juga mengatakan bahwa pemimpin dunia telah semakin mengakui posisi Indonesia, terutama setelah berhasil mengontrol penyebaran pandemi COVID-19 yang marak terjadi di berbagai negara.

"Itu bakal mendongkrak kepercayaan diri bangsa. Kita dapat menangani masalah yang begitu kompleks melalui disiplin dan kolaborasi. Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan bersama," tuturnya.

Selain itu, Luhut mengingatkan agar masyarakat abai terhadap potensi penyebaran kasus pandemi COVID-19 hingga ada suatu kepastian dan tujuan yang jelas.

"Menjadi negara tuan rumah untuk Presidensi 2022 mendatang, akan memainkan peran signifikan dalam proses pemulihan pasca pandemi," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko juga mengingatkan kembali tentang arti penting dari meningkatkan penyebaran informasi dan pendidikan kepada publik mengenai Presidensi G20 Indonesia.

"Harus terus disampaikan, karena kita ingin mengambil manfaat semaksimal dan seoptimal mungkin. Saya juga mengharapkan dukungan positif dan peran aktif media dan masyarakat terhadap rangkaian kegiatan penyelenggaraan Presidensi G20 tahun 2022 untuk mendukung orkestrasi komunikasi yang berjalan secara efektif, tepat sasaran, secara masif," paparnya.

Acara Courtesy Briefing: Welcoming Indonesia's Presidency in 2022 yang berlangsung secara daring itu turut diikuti pekerja media asing dan media luar negeri yang memiliki perwakilan di Indonesia.

(akn/ega)