HNW: Bangsa Indonesia Berhutang Banyak ke Para Ulama

Erika Dyah - detikNews
Jumat, 26 Nov 2021 23:16 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan rasa hormat dan kekagumannya kepada Sultan Baabullah, sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Maluku Utara. Sebab, kata dia, Baabullah dikenal sebagai seorang Sultan yang mampu mengusir penjajah Portugis dari tanah Maluku.

Di hadapan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Maluku Utara, Hidayat menjelaskan bahwa Baabullah juga dikenal sebagai ulama yang konsisten menyebarkan agama Islam. Ia sempat menikahi anak raja agar bisa menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan istrinya serta mengajak koleganya sesama raja menjadi Mualaf.

"Tidak selalu berhasil memang, tetapi Sultan Baabullah tidak pernah sakit hati. Ia tetap menjalin hubungan baik dengan raja-raja yang berbeda agama. Dan masih menjalin kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua kerajaan," jelas Hidayat dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Menurut Hidayat, kepribadian para ulama yang menjadi penguasa dan berhubungan dengan sesama manusia umumnya istikamah menyebarkan syiar Islam, tidak sakit hati kalau belum berhasil, dan tetap berhubungan baik dengan kelompok beda agama maupun etnis.

Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berlangsung daring kerja sama MPR dengan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Maluku Utara, Hidayat juga menyebut bahwa Sultan Baabullah merupakan satu dari banyak ulama yang telah berjasa kepada bangsa dan Negara Indonesia.

Ia mengatakan bangsa Indonesia memiliki hutang yang sangat besar kepada Baabullah dan umat Islam, khususnya para ulama. Dalam kesempatan ini, Hidayat pun mengaku heran ada kelompok masyarakat yang menghendaki pemisahan hubungan antara agama dan negara.

"Bangsa ini berhutang banyak pada ulama. Lalu, bagaimana mungkin bila sekarang ada sekelompok orang yang menghendaki pemisahan antara urusan agama dan negara. Mereka itu pasti tidak baca sejarah, atau pengetahuannya tentang sejarah masih dangkal," ujarnya.

Hidayat mengatakan peran tokoh agama menjadi semakin menentukan saat Indonesia mempersiapkan cita-cita kemerdekaannya. Melalui BPUPK, Panitia Sembilan dan PPKI, para ulama dan tokoh agama lain bersama kelompok nasionalis bermusyawarah hingga akhirnya bersepakat menyangkut Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang di dalamnya terdapat teks Pancasila.

"Saat mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, Bung Karno bilang piagam Jakarta mengilhami Pancasila. Sementara Bung Hatta pernah menegaskan bahwa Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan komponen religius, yang bersifat absolut. Sedangkan sila lainnya adalah kebutuhan sehari-hari yang harus disinari oleh sila pertama. Jadi jelas, tidak ada tempat dan alasan memisahkan agama dari negara," pungkasnya.

Sebagai informasi, acara yang berlangsung di Ternate ini dihadiri oleh Anggota MPR F-PK, Mahfudz Abdurrahman, Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur, Muhammad Kasuba, Ketua DSW PKS Malut, Ridwan Husein, Ketua DPW PKS Malut Is Suaib, serta Sekretaris DPW PKS Malut Basrin Kanaha.

(akd/ega)