Polri: 70% Masyarakat Ingin Mudik Saat Natal dan Tahun Baru

Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews
Jumat, 26 Nov 2021 20:52 WIB
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo.
Foto: Adhyasta Dirgantara/detikcom
Jakarta -

Polri mengimbau masyarakat tidak bepergian maupun mudik saat momen Natal 2021 dan tahun baru 2022. Alasannya, Polri menyebut 70 persen masyarakat Indonesia berkeinginan mudik saat momen tersebut.

"Mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bepergian dan mudik apabila tidak mendesak. Tanggapan masyarakat 70% akan mau mudik, tapi 30% memilih untuk tetap di rumah," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (26/11/2021).

Dia menyebut Indonesia kini telah menjadi negara di urutan wahid dalam tata pengelolaan antisipasi penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, Dedi berharap seluruh masyarakat Indonesia tidak terbuai oleh turunnya angka penyebaran COVID saat ini.

"Jadi ingat Indonesia saat ini merupakan negara ranking 1 untuk tata pengelolaan antisipasi COVID-19 di tingkat ASEAN. Kita yang terbaik. Jangan sampai karena kita kendur karena kita lalai dan kita abai justru naik lagi COVID-19," ujar Dedi.

Kapolri Paparkan Strategi Cegah Lonjakan COVID-19

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rapat koordinasi lintas sektor bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan pemerintah terkait pencegahan lonjakan COVID-19 saat Natal dan tahun baru. Jenderal Sigit memaparkan sejumlah strategi yang bisa dilakukan.

"Dalam upaya antisipasi Nataru kepolisian akan laksanakan Operasi Lilin. Namun tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Tentunya Polri akan mengawali 1 minggu sebelum dan 1 minggu setelah diberlakukan PPKM Level 3, dengan tujuan mengurangi transmisi angka COVID-19," tutur Sigit, saat rakor, Jumat (26/11/2021).

Selain itu, Sigit memaparkan bakal memberlakukan skenario pengetatan prokes mulai dari pra-keberangkatan hingga lokasi tujuan bagi masyarakat yang tetap mudik, melalui Posko PPKM mulai dari tingkat RT/RW. Bagi warga yang harus melaksanakan perjalanan, harus menyertakan surat keterangan mudik, sertifikat vaksin dua kali dan hasil swab antigen ataupun PCR.

"Kami siapkan pos pelayanan untuk laksanakan vaksinasi manakala ada masyarakat yang belum vaksin. Untuk membantu masyarakat yang belum vaksin ini merupakan strategi kita. Juga disiapkan pos karantina apabila dalam pelaksanaan swab dinyatakan reaktif dan aplikasi PeduliLindungi warna hitam agar dilaksanakan karantina sementara," kata Sigit.

Sigit juga mengimbau agar perayaan Natal dilakukan dengan memanfaatkan cara online atau virtual. Ataupun jika dilaksanakan secara offline, kapasitas sebaiknya hanya dihadiri 50 persen.

Tak hanya itu, dia juga meminta agar aplikasi PeduliLindungi harus terpasang di rumah ibadah. Sementara itu, untuk pusat perbelanjaan atau mal, selain dipasangi PeduliLindungi, harus disediakan posko vaksinasi dan karantina. Sedangkan di tempat wisata, bisa dilakukan dengan cara one-gate system dan juga tersedia pos vaksin serta karantina.

Berbarengan dengan itu, Sigit menegaskan TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat juga akan terus melakukan akselerasi percepatan vaksinasi untuk mencapai target Presiden Jokowi sebesar 70 persen di akhir tahun.

"Artinya, perlu adanya langkah yang perlu kita lakukan untuk antisipasi capaian bulan November dan di Desember minimal 70 persen. Jadi bagi wilayah yang di bawah rata-rata nasional, sehingga perlu langka-langkah khusus dan menjadi perhatian kita semua. Akselerasi vaksinasi ini kita harapkan sebelum dilaksanakan Operasi Lilin untuk menjaga agar vaksinasi berjalan dan prokes berjalan dengan baik," ujar Sigit.

(rak/maa)