Panitia Pengarah Respons Surat Rais Aam soal Muktamar NU 17 Desember

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Jumat, 26 Nov 2021 18:11 WIB
Asrorun Niam
Asrorun Niam (Nahda/detikcom)
Jakarta -

Ketua PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap surat perintah Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar soal Muktamar ke-34 NU bakal digelar pada 17 Desember 2021. Panitia pengarah merespons soal kabar Muktamar NU dipercepat.

"Panitia sampai sekarang terus mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar ke-34, baik aspek teknis pelaksanaan maupun materi," kata Sekretaris SC Muktamar ke-34 NU, Asrorun Niam, kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).

Niam tak menjawab gamblang soal munculnya surat perintah Rais Aam PBNU itu. Dia menyerahkan sepenuhnya soal waktu pelaksanaan kepada PBNU.

"Soal waktu pelaksanaan, kami serahkan kepada PBNU dalam hal ini Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekjen PBNU. Panitia terus maraton menyiapkan penyelenggaraannya," ujar Niam.

"Materi-materi muktamar terus disiapkan, terutama terkait dengan mengoptimalkan perkhidmatan NU dalam memasuki satu abad NU," imbuh Niam.

Yang pasti, kata Niam, panitia Muktamar NU bakal mengupayakan penyelenggaraan acara yang damai.

"Panitia berkomitmen terus melakukan ikhtiar untuk menyelenggarakan muktamar dengan sejuk," kata Niam.

Gus Ipul Ungkap Surat Perintah Rais Aam

Gus Ipul sebelumnya mengungkap surat perintah Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar soal Muktamar ke-34 NU. Isi surat perintah itu adalah memerintahkan panitia segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan muktamar pada 17 Desember 2021.

Sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (26/11), surat perintah ini disebut menjadi dasar bagi PBNU lewat panitia pengarah dan panitia pelaksana untuk mempercepat pelaksanaan muktamar dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Seperti diketahui, Konbes dan Munas di Jakarta sebelumnya menyepakati Muktamar ke-34 NU diselenggarakan 23-25 Desember di Lampung.

"Surat perintah ini ada latar belakangnya. Tidak ujug-ujug," kata Gus Ipul di Jakarta.

"Itulah kenapa saya bilang bahwa PBNU itu sedang tidak baik-baik saja," sambung Gus Ipul.

Sebelum surat perintah ini dibuat, telah ada jadwal rapat untuk menyikapi status PPKM level 3 pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022.

Gus Ipul mengatakan peserta rapat adalah Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal. Rapat disepakati digelar pada Rabu, 24 November 2021. Karena pada hari itu tidak dapat diambil keputusan alias deadlock, sambung Gus Ipul, Sekjen meminta agar rapat ditunda dan dapat dilanjutkan pada Kamis, 25 November 2021.

"Jadi, Rabu sudah rapat. Rupanya tidak ditemukan kata sepakat untuk memajukan muktamar. Alasannya soal kesiapan panitia. Untuk mendapat laporan soal kesiapan, lalu rapat mencoba menghubungi panitia. Ternyata Pak Nuh selaku Ketua Panitia Pengarah sedang di lapangan, di Lampung. Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Pak Imam Aziz, hari Rabu itu tidak bisa dihubungi," jelas Gus Ipul.

"Lalu Saudara Sekjen minta rapat ditunda. Keempatnya sepakat bertemu lagi hari Kamis kemarin itu, dan mengundang Panitia Muktamar," sambung Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan Rais Aam dan Katib Aam datang kembali datang kembali untuk melanjutkan rapat yang tertunda. Namun, hingga sore hari, kata Gus Ipul, Ketua Umum dan Sekjen tidak muncul.

Karena tidak ada kejelasan soal kehadiran Ketua Umum, Sekjen, dan Ketua Panitia itulah, lanjut Gus Ipul, Rais Aam kemudian memutuskan menerbitkan surat perintah.

"Ketidakhadiran Ketua Panitia, Ketua Umum, dan Sekjen di hari kedua rapat, menjadi petunjuk bahwa di sini terlihat tak ada komitmen menjalankan hasil rapat," kata Gus Ipul.

(knv/gbr)