TB Hasanuddin: Aturan Periksa Prajurit TNI Seizin Komandan Bantu Penegakan Hukum

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 11:21 WIB
Anggota DPR RI Tubagus (TB) Hasanuddin. File/detikFoto.
TB Hasanuddin (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai surat telegram Panglima TNI nomor ST/1221/2021 soal pemeriksaan prajurit TNI harus seizin komandannya justru mempermudah proses hukum kepada prajurit TNI. Dia menilai arahan Panglima TNI tersebut justru membantu proses penegakan hukum bagi prajurit TNI yang melanggar hukum.

"Saya kira dengan adanya aturan baru ini tentu akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, surat panggilan dijamin sampai karena melalui Satuan TNI yang dipanggil serta ada jaminan dari Komandan Satuan untuk menghadapkan atau membantu proses bila dibutuhkan," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Hasanuddin beralasan surat tersebut mempermudah lantaran prajurit TNI sesuai ketentuan aturan harus diperiksa oleh POM TNI. Karena itu, kata dia, arahan Panglima TNI itu justru mempermudah koordinasi antara penegak hukum dan POM TNI.

"Bila ada anggota TNI sebagai tersangka pelaku kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan penyidik anggota TNI itu adalah POM TNI, maka aparat penegak hukum lain dapat langsung koordinasi dengan POM TNI," ucapnya.

"Jadi dugaan pelanggaran disiplin oleh Prajurit TNI hanya dapat diperiksa oleh penegak hukum di lingkungan TNI," imbuhnya.

Berikut ini 4 aturan pemanggilan dan pemeriksaan prajurit TNI:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.

Simak video 'Ribut-ribut Arteria Vs Anggiat Berujung Permintaan Maaf':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/isa)