DPRD DKI Pangkas Anggaran Pembangunan Sumur Resapan Jadi Rp 120 M

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 24 Nov 2021 14:33 WIB
Pembangunan sumur resapan di kawasan Ibu Kota Jakarta terus dilakukan. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan banjir saat Jakarta memasuki musim hujan.
Ilustrasi sumur resapan (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran pembangunan sumur resapan dalam RAPBD 2022. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan alokasi anggaran sumur resapan dipangkas dari Rp 322 miliar menjadi Rp 120 miliar.

"Dikurangi, dari Rp 322 miliar tinggal sisa Rp 120 miliar," kata Syarif kepada wartawan, Rabu (24/11/2021).

Syarif menyebut pemangkasan dilakukan karena anggaran DKI defisit tapi banyak yang harus menjadi prioritas. Terkait efektivitas sumur resapan dalam mengatasi banjir, dia menilai hal tersebut baru bisa dibuktikan melalui penelitian.

"Di rapat-rapat itu banyak ngomong begitu, tidak efektif, ya boleh aja orang berpendapat tapi tolong buktikan secara teknis," ucapnya.

Politikus Gerindra itu berujar anggaran akan dialokasikan ke pengadaan alat berat Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Dari pengadaan 4 unit ekskavator hingga pompa sampah.

"Misal di SDA, belanja alat ekskavator spider. Yang bisa di dalam kolong jembatan nambah 4 unit, mahal itu harganya 1 kalau nggak salah Rp 14 miliar," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar anggaran sumur resapan dicoret dari APBD 2022. PDIP meminta agar anggaran sumur resapan dialokasikan untuk normalisasi sungai.

Usulan F-PDIP itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Agustina Hermanto atau Tina Toon, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBF DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 hari ini. PDIP menganggap pembangunan sumur resapan sebagai program tak jelas.

"Program-program yang tidak jelas, seperti sumur resapan, kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," kata Tina Toon saat rapat, Selasa (16/11).

Anggota Komisi A DPRD DKI itu mencatat Pemprov DKI tahun depan menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk normalisasi atau restorasi sungai. PDIP mendorong agar program normalisasi bisa direalisasi pada 2022.

"Walaupun terlambat karena selama 4 tahun terakhir, pemerintah provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini," sebutnya.

(taa/fas)