PKB soal Aturan Baru Periksa Prajurit TNI: Selama Tak Langgar UU Tak Masalah

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 24 Nov 2021 06:10 WIB
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid
Jazilul Fawaid (Dok. MPR)
Jakarta -

TNI mengeluarkan aturan baru pemanggilan prajurit TNI terkait proses hukum oleh aparat penegak hukum harus mendapat persetujuan komandannya. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai aturan itu tak masalah selama tak melanggar Undang-Undang.

"Selama tidak melanggar Undang-undang tidak ada masalah, toh aturan itu hanya mengatur agar mekanisme pemanggilannya melalui institusi TNI," kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (23/11/2021).

Dia memilih untuk berpikir positif terkait aturan baru tersebut. Terpenting, kata Jazilul, TNI juga memiliki semangat yang sama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kami positif thinking saja dengan aturan tersebut asal tidak melenceng dari semangat antikorupsi. Kami berharap TNI menjadi institusi yang bersih dan berwibawa," ucapnya.

Sebelumnya, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 memuat empat tahap dalam prosedur pemanggilan prajurit TNI untuk diperiksa terkait kasus hukum. Dengan aturan tersebut diharapkan kesalahpahaman yang berpotensi terjadi selama pemeriksaan di Polri, KPK dan Kejaksaan dapat terminimalisasi.

"Terkait pemanggilan ini kan, intinya kan kita itu memberitahukan kepada prajurit untuk tunduk dan taat pada aturan," ucap Kabid Bankum Perdata dan Tata Usaha Negara Babinkum TNI Kolonel Chk Rochmat kepada wartawan, Selasa (23/11).

"Supaya apa? Jangan sampai nanti pemanggilan itu, kalau dilakukan pemanggilan langsung ke prajurit, kalau terjadi apa-apa di lapangan, siapa yang tanggung jawab," pungkas Rochmat.

Berikut ini 4 aturan pemanggilan dan pemeriksaan prajurit TNI:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.

(fas/dwia)