Persaudaraan Haji Indonesia Dukung Amandemen UUD 1945

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Selasa, 23 Nov 2021 20:17 WIB
DPD RI
Foto: dok. DPD RI
Jakarta -

Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ketua Umum IPHI, Erman Suparno mengatakan pihaknya juga siap mendukung program kerja DPD RI.

"Kami ke sini dalam rangka silaturahmi, sekaligus menyelaraskan program. Kami mendukung program kerja DPD RI dengan tagline 'Dari Daerah untuk Indonesia'," kata Erman dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2021).

Dalam pertemuan di Ruang Kerja DPD RI Lantai 8 Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Erman menjelaskan salah satu program kerja DPD yang menarik perhatiannya, yaitu wacana amandemen ke-5 konstitusi.

"Kami berharap dengan amandemen konstitusi, juga ikut diselaraskan peraturan turunannya, dalam hal ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji agar berjalan semakin baik ke depannya," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Erman juga meminta agar penyelenggara haji dibuatkan badan khusus, terpisah dari Kementerian Agama. "Sama halnya dengan Kementerian Perhubungan, meski mengurusi kereta api tetapi penyelenggaraannya memiliki badan otorita tersendiri," tuturnya.

Di sisi lain, Erman menyebut DPD RI punya hak yang sama untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres pada Pemilu. "Saya setuju gagasan Pak LaNyalla kalau DPD RI itu punya hak konstitusional mencalonkan capres dan cawapres," tegas dia.

Sementara itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyambut baik rencana sinergi yang dicanangkan Pengurus Pusat IPHI. "Saya ucapkan terima kasih dan kami pun di DPD RI siap bersinergi dengan IPHI," katanya.

LaNyalla juga menyoroti lamanya waktu tunggu bagi jemaah sebelum berangkat ibadah ke Tanah Suci.

"Bayangkan, ada yang sudah membayar lunas dari sekarang tapi jadwal keberangkatannya masih 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan antre hingga 20 tahun ke depan," terangnya.

Untuk itu, dia mendorong agar mekanisme keberangkatan haji bisa dibenahi. Ia pun beberapa kali mengundang pihak penyelenggara jamaah haji untuk membahas dan mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. "Tapi sampai sekarang kok respons mereka tidak berlanjut. Ini sebenarnya ada apa?" tanyanya.

Senator asal Jawa Timur itu sependapat agar penyelenggaraan haji dibuatkan badan khusus. "Agar penyelenggaraanya lebih tertib. Kalau tidak begitu, maka ya seperti sekarang ini," tutur dia.

LaNyalla juga mengaku berkali-kali meminta kepada penyelenggara haji agar segera melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota jemaah haji asal Indonesia. Dengan begitu diharapkan bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mempercepat keberangkatan jemaah.

Pada kesempatan itu, LaNyalla memaparkan wacana amandemen ke-5 konstitusi yang digagasnya. Menurutnya, ada dua pokok persoalan yang menjadi inti pembahasan. Pertama terkait penguatan kelembagaan DPD RI dan Presidential Threshold (PT) yang diatur melalui UU Pemilu namun bertentangan dengan UUD 1945. "Jadi, dua pokok persoalan itu yang kini menjadi fokus kami di DPD RI untuk mendorong wacana amandemen ke-5 konstitusi," tandasnya.

Sebagai informasi turut hadir dalam pertemuan tersebut Senator Sylviana Murni (DKI Jakarta) dan Bustami Zainuddin (Lampung). Sementara Erman Suparno didampingi oleh Ketua Dewan Pembina Ahmad Gufron, Wakil Ketua Umum Holil Aksan Umar Zen, Sekretaris Jenderal Ahmad Bambang Irianto, Wakil Sekretaris Jenderal Iqbal Muhajir, Ketua Bidang Kelembagaan Cheppy Wahyu Hidayat, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Budi Firmansyah, Ketua Majelis Taklim Perempuan IPHI Umanah Hulwani dan Sekretaris Majelis Taklim Perempuan Alwiah Ahmad.

(prf/ega)