Minta Kawin Kontrak Diberantas, Anggota Komisi VIII: Sudah Keterlaluan

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Selasa, 23 Nov 2021 18:28 WIB
Ilustrasi Kawin Kontrak di Puncak
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Anggota Komisi VIII DPR RI Muslich Zainal Abidin meminta pemerintah untuk memberantas aktivitas kawin kontrak di Cianjur. Menurutnya, praktik kawin kontrak yang tengah marak di puncak Bogor dan Cianjur bukan saja merugikan pihak perempuan tetapi juga merendahkannya.

"Ini sudah keterlaluan, seharusnya wanita itu dilindungi, dijunjung tinggi martabatnya, ini malah harkat derajat wanita Indonesia seolah direndahkan di negara kita sendiri oleh orang asing," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/11/2021).

Dia menuturkan kasus pembunuhan Sarah yang merupakan istri siri warga negara Arab Saudi, beberapa hari lalu harus menjadi pelajaran bagi para perempuan yang mau dan sedang menjalankan praktek kawin kontrak.

"Jangan kemudian karena faktor ekonomi mereka mau dijadikan istri siri orang asing, bahkan hingga direndahkan," ungkapnya.

Secara agama pun, kata dia, kawin kontrak atau nikah mut'ah haram hukumnya. Hal ini karena praktik tersebut hanya mengedepankan unsur hawa nafsu syahwat saja.

"Jangan sampai ada pembelaan daripada melakukan zinah kemudian menghalalkan kawin kontrak. Itu adalah dua hal yang hukumnya juga haram," katanya.

Dia menegaskan pemerintah harus mengusut praktik kawin kontrak dan memberantas nya. "Kemudian bukan hanya itu, pemerintah harus mengedukasi masyarakat dan mencarikan solusi terhadap motif di balik maraknya aktivitas kawin kontrak di sana," tandasnya.

(prf/ega)