Pemalsuan Dokumen Tanah Nirina Zubir Berujung Akun Notaris Dibekukan

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 23 Nov 2021 07:39 WIB
Momen Seru Nirina Zubir Kulineran di Resto Italia hingga Warteg
Nirina Zubir (Foto: Instagram nirinazubir_)
Jakarta -

Tiga notaris ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir senilai Rp 17 miliar. Dua dari 3 akun notaris tersebut kini dibekukan.

Hal itu diungkap Ketum PP Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Hapendi Harahap, dalam konferensi pers, Senin (22/11/2021). Akun mereka telah dibekukan sejak Jumat (19/11) lalu.

"Kami sudah dapat konfirmasi dari kementerian ATR bahwa yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi melakukan pembuatan akta setelah diblokir akunnya oleh Kementerian ATR," ujar Hapendi, Senin (22/11/2021).

Akun tersebut kini sudah tidak aktif, artinya sudah tidak bisa memproses pembuatan akta kembali.

"Dia sudah tidak bisa lagi buat akta. Karena kan prosedur buat akta tersebut langkah pertama dibuat akta adalah harus lakukan pengecekan sertifikat. Pengecekan sertifikat itu secara elektronik," jelas Hapendi.

"Kemudian karena akunnya sudah tak aktif sehingga dia tidak bisa lakukan pengecekan tersebut. Karena tidak bisa, maka dilarang buat akta," sambungnya.

Hapendi menyebut PP IPPAT akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya sudah melakukan pendekatan ke Kementerian ATR dan ke Polda Metro Jaya agar kasus ini selesai dan itu juga tentu agar penegakan berjalan sesuai dengan yang ketentuan ada," ucapnya.


PPAT Koordinasi ke Kementerian ATR

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) nantinya akan bekerja sama dengan Kementerian ATR untuk mengembalikan tanah milik Nirina Zubir.

"Kami adakan lobi pendekatan dengan Kementerian ATR agar nanti apa yang dimaksud tadi mengembalikan hak yang berhak itu tak punya masalah yang rumit," ujar Hapendi Harahap.

Hapendi mengatakan bahwa untuk mengembalikan hak atas tanah Nirina Zubir diperlukan waktu yang cukup lama. Sebab, ada ketentuan-ketentuan yang tak bisa dihindari.

"Kalau itu sudah saya sampaikan bahwa untuk mengembalikan itu harus sesuai prosedur, memerlukan beberapa kebijaksanaan," kata Hapendi.

Simak video 'Sosok Notaris Kasus Nirina Zubir yang Serahkan Diri ke Polisi':

[Gambas:Video 20detik]




Pertama adalah antara pelapor dan terlapor harus melakukan suatu kesepakatan terlebih dulu. Kesepakatan tersebut berarti akan menyelesaikan secara kekeluargaan.

"Setelah itu baru nanti datang ke Kementerian ATR (mengatakan) bahwa permasalahan ini sudah seperti ini dan dikembalikan kepada semula," ujar Hapendi.

Hapendi juga menegaskan bahwa jika kedua belah pihak sudah berdamai, bukan berarti kasus hukum tidak berjalan. Dia menegaskan proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

5 Orang Jadi Tersangka

Polda Metro Jaya telah menetapkan lima tersangka kasus mafia tanah Nirina Zubir. Lima tersangka itu terbagi dalam dua klaster, yaitu klaster pelaku dan klaster notaris.

Tersangka dari klaster pelaku adalah mantan asisten mendiang ibu Nirina Zubir, Riri Khasmita, dan suaminya, Edrianto. Sedangkan tiga tersangka dari klaster notaris ialah Faridah, Ina Rosiana, dan Edwin Ridwan.

Riri Khasmita, Edrianto, dan Faridah kini telah menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Sedangkan dua tersangka lainnya masih harus menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Pihak kepolisian pun kini masih mengembangkan penyelidikan kasus mafia tanah dengan korban keluarga Nirina Zubir. Transaksi penjualan sertifikat tanah milik keluarga Nirina oleh tersangka Riri tengah ditelisik.

"Itu yang sedang kita dalami, ini masih dalam pengembangan kita ya masih kita teliti. Apakah penjualan itu patut diduga sebagai suatu pembeli beritikad baik atau tidak," kata Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi saat dihubungi detikcom pada Jumat (19/11).

Menurut Petrus, proses transaksi penjualan itu memang terjadi. Namun pihaknya kini tengah menyelidiki apakah penjualan itu berjalan normal atau sekadar modus pelaku dalam mengalihkan kepemilikan sertifikat tersebut.

"Pengalihan itu memang ada. Nah itu apa transaksi yang benar atau transaksi yang dibuat-buat sengaja untuk dialihkan. Tapi itu kita masih dalami dan kembangkan. Tentu kita ini gunakan asas praduga tak bersalah," katanya.

Polisi kini tengah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengungkap runutan transaksi penjualan sertifikat tanah keluarga Nirina Zubir yang dilakukan Riri. Sejauh ini penyidik belum menyimpulkan pembeli yang membeli tiga sertifikat tanah Nirina Zubir adalah satu-satu transaksi penjualan yang dilakukan oleh tersangka Riri Khasmita.

"Tentu untuk kepastian apakah pembeli terakhir ini adalah pihak ketiga yang Riri jual atau dari pihak ketiga sudah menjual lagi ke pihak empat. Kita akan laporkan data kita dengan BPN," katanya.

"Ada data peralihan itu namanya di data kita ada. Tapi apakah itu pembelian terakhir atau apakah sudah beralih lagi itu yang masih kita kembangkan," tambah Petrus.

Peran Notaris

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menjelaskan peralihan hak milik tanah tersebut bisa dilakukan dengan dua cara.

"Terjadinya peralihan hak atas objek tidak bergerak dengan cara yang salah. Pintunya itu adalah melalui notaris," ujar Kombes Tubagus Ade dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/11).

Tubagus Ade menjelaskan ada 4 cara peralihan hak milik tanah: jual-beli, hibah, warisan, dan putusan pengadilan. Seluruh prosesnya melalui notaris.

"Maka peralihan hak ini bisa terjadi. Sehingga, peralihan hak yang salah dapat dipastikan ada peran notaris di sana," katanya.

Ada Pelanggaran SOP

Tubagus menerangkan peralihan hak atas tanah secara salah dilakukan dengan melanggar standard operating procedure (SOP).

"Contoh yang paling sederhana, adalah tidak hadirnya para pihak di hadapan notaris dan tidak terselenggaranya kewajiban dari para pihak sehingga bisa beralih," ucapnya.

Dalam perkara menyangkut Nirina Zubir, Tubagus mengatakan adanya pemalsuan dokumen. Yang pertama adalah pemalsuan akta kuasa menjual.

"Jadi dibuat oleh notaris, seolah-olah tersangka ini berhak menjual terhadap objek itu," ungkapnya.

(isa/isa)