31 Ribu PNS Ikut Terima Bansos, HNW: Harusnya Tugas Kemensos Cegah

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Jumat, 19 Nov 2021 17:41 WIB
Hidayat Nur Wahid Nilai RI Butuh Sosok yang Berilmu dan Beriman
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi hasil verifikasi dan validasi data penerima bantuan oleh Kementerian Sosial. Pasalnya, dalam verifikasi tersebut ditemukan 31.624 Pegawai Negeri Sipil yang masih ikut menerima bantuan sosial (bansos).

HNW mengingatkan agar Menteri Sosial Tri Rismaharini beserta jajarannya lebih fokus dalam membantu pemerintah daerah untuk mencari solusi masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya. (Harusnya) tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).

Ia prihatin lantaran kekeliruan data bansos masih terjadi pada bantuan sosial yang bersifat reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya, bansos tersebut berjalan rutin, sehingga seharusnya memiliki basis data yang lebih kuat dan valid dibandingkan bansos periodik seperti bansos tunai.

"Setiap bulan Mensos melaporkan pembaruan DTKS. Setiap bulan pula dilaporkan banyaknya permasalahan seperti data ganda, keluarga PNS/TNI/Polri yang justru menerima bansos. Soal verivali DTKS memang tidak mudah, tapi kalau lebih fokus dan efektif dalam koordinasi insyaAllah masalah ini akan segera terselesaikan juga," katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, data terpadu ditetapkan oleh Menteri Sosial dan menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, menurutnya jika memang Risma yakin terdapat PNS yang menerima bansos dan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemendagri, maka Pusdatin Kemensos bisa langsung mencoret data tersebut dari daftar penerima bansos dan mengembalikan data yang sudah bersih kepada pemerintah daerah.

Hal ini agar segera ditindaklanjuti secara benar oleh pemerintah daerah. Selain itu dengan anggaran awal verivali senilai Rp 1,2 triliun yang diberikan, seharusnya Kemensos bisa menciptakan terobosan. Misalnya dengan membuat sistem penghargaan berupa dana alokasi khusus bagi Pemda yang data bansosnya tidak ganda maupun tidak terdapat PNS/TNI/Polri. Dia menilai upaya tersebut bisa semakin memotivasi Pemda untuk melakukan validasi data bansos dengan lebih baik lagi.

"Penting untuk di-follow up dari koreksi data bermasalah agar tidak terus mengulangi masalah. Maka dengan kerja sama yang baik dengan Pemda, harusnya anggaran yang diterimakan kepada 31.624 PNS segera bisa dialihkan kepada warga yang memang berhak, termasuk warga terdampak COVID-19, maupun yatim piatu akibat COVID-19," pungkasnya.

(akd/ega)