Didik Rachbini: Pengamalan Pancasila Terkini Harus Dikritisi

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 19 Nov 2021 14:57 WIB
Prof Dr Didik J. Rachbini ketika menyampaikan makalah utama Lembaga Pengkajian MPR
Didik J Rachbini (Dok. MPR)
Jakarta -

Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyoroti pengamalan dan pelaksanaan Pancasila terkini. Didik J Rachbini menyebut ada situasi kontraproduktif yang membuat pelaksanaan Pancasila terkini harus dikritisi.

"Terkait pelaksanaan dan pengamalan Pancasila terkini, terdapat situasi kontraproduktif dan harus dikritisi. Para intelektual senior seperti Romo Magniz Suseno dan Ariel Heryanto juga menyampaikan kegelisahannya, yakni Pancasila yang seakan-akan telah dijadikan alat untuk memukul pihak-pihak yang dianggap berseberangan pendapat dengan kekuasaan, dan juga ada upaya membenturkan agama dengan Pancasila," kata Didik J Rachbini dalam diskusi publik space Twitter Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini bertajuk 'Pancasila, Agama, dan Ideologi', Jumat (19/11/2021).

Didik menegaskan Pancasila menaungi semua pandangan kelompok agama dan pemeluk keyakinan lainnya di Indonesia. Didik menegaskan Pancasila dan agama tidak bisa dibenturkan.

"Padahal Pancasila sebetulnya adalah 'payung' yang dapat menaungi semua pandangan kelompok agama dan keyakinan lainnya di Indonesia. Agama pun tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi kriminal dan menjadi musuh dasar falsafah negara, kecuali sekelompok kecil kaum yang menyelewengkan agama menurut kepentingannya," kata Didik.

"Dalam sejarah yang tertulis, tidak pernah Sukarno menelurkan perkataan bahwa Pancasila akan dapat menggantikan agama atau kepercayaan lain di Indonesia," imbuhnya.

Didik menyoroti munculnya gejala pihak tertentu yang hendak menjadikan Pancasila sebagai alat untuk mendiskreditkan pihak lain. Didik berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa lebih berhati-hati.

"Maka Presiden Jokowi harus berhati-hati dengan pihak di kanan kirinya, yang hendak menggunakan isu Pancasila guna kepentingan diri dan kelompoknya. Sebab, kalau Presiden diam saja, maka dikhawatirkan Presiden akan didiskreditkan," kata Didik.

Didik mengatakan Paramadina sendiri pernah melakukan dialog dengan BPIP dan mengusulkan agar tidak sembarangan menyampaikan narasi yang menyudutkan pihak lain dan mengemukakan ide-ide aneh. Dia berharap BPIP lebih bijak ke depannya.

Lebih jauh Didik Rachbini mengatakan nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila dalam perkembangan ke depan akan menghadapi tantangan serius yakni ketika masuk pada persoalan dampak isu climate change atau perubahan iklim. Dampaknya, kata Didik, akan mengancam rasa keadilan sosial masyarakat akibat politik kekuasaan dan politik ekonomi ketika suhu bumi pada akhir abad ini diperkirakan meningkat 5 derajat.

"Hal itu oleh dunia sudah dianggap krisis planet bumi sebagaimana dinyatakan Joe Biden. Namun bagi Indonesia sebagai pemilik banyak hutan tropis dan lahan gambut terbesar di dunia, hutan dan lahan gambut itu bisa menyerap karbon yang banyak serta berpotensi menghasilkan pendapatan sebesar USD 565,9 miliar atau Rp 8.000 triliun. Persoalan muncul ketika oligarki kemudian akan mengkapling-kapling hutan dan lahan gambut tersebut dan mengkomersialkannya ke dalam bisnis karbon. Pada saat itulah dapat muncul persoalan ketidakadilan sosial," kata Didik menguraikan.

(gbr/fjp)